Siapa yang Ciptakan Jalan Tol di Indonesia? Ini Kisahnya

Sejarah Awal Mula Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

Jalan tol telah menjadi bagian penting dari sistem transportasi dan mobilitas masyarakat Indonesia. Dengan total panjang jalan tol beroperasi mencapai 3.092,7 kilometer pada Agustus 2025, terdiri dari 75 ruas, jalan tol kini menjadi tulang punggung perjalanan yang lebih efisien.

Namun, tahukah Anda siapa yang pertama kali mengajukan ide pembangunan jalan tol di Indonesia? Berikut adalah sejarah menarik tentang awal mula jalan tol di negara ini.

Gagasan Awal dari Raden Sudiro

Pada tahun 1955, gagasan pembangunan jalan tol pertama kali diajukan oleh Raden Sudiro, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Jakarta (sekarang setara dengan Gubernur). Pada masa itu, ia memimpin Kota Praja Jakarta Raya selama periode 1953 hingga 1960.

Dalam dokumen berjudul "Jalan di Indonesia: dari Sabang Sampai Merauke", yang disusun oleh tim peneliti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sudiro mengusulkan adanya jalan berbayar untuk membantu dana pembangunan Pemerintah Kota Praja Jakarta Raya.

Menurut Sudiro, pemerintah daerah menghadapi kesulitan karena pengeluaran yang terus meningkat, sementara subsidi dari pemerintah pusat tetap terbatas. Sayangnya, usulan tersebut ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) dengan alasan bahwa jalan tersebut akan mengganggu lalu lintas. Selain itu, penarikan tarif jalan tol dinilai seperti pungutan pajak pada masa kolonial Belanda.

Ide Dimunculkan Kembali oleh Sutami

Gagasan pembangunan jalan tol kembali muncul pada tahun 1970 melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) Sutami. Ia mengusulkan hal tersebut kepada Presiden Soeharto. Tujuannya adalah agar pemerintah membangun jalan bypass Jakarta-Bogor karena kemacetan yang semakin parah akibat jumlah kendaraan yang meningkat.

Pada masa itu, tercatat sekitar 220.000 kendaraan melintasi jalan raya Jakarta setiap hari. Bahkan, 9.000 kendaraan melintasi jalan penghubung Jakarta-Bogor per harinya. Berdasarkan kondisi tersebut, gagasan pembangunan jalan tol mulai dipertimbangkan, termasuk soal biaya.

Akhirnya, Presiden Soeharto menyetujui proyek pembangunan jalan tol pertama, yaitu Jalan Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

Dibantu Pemerintah AS

Proyek pembangunan tol ini bersamaan dengan rencana pembangunan pabrik semen berkapasitas 1,2 juta ton per tahun di Cibinong, Bogor. Pabrik tersebut didanai oleh investor asing dari Amerika Serikat, yaitu Kaiser Cement. Karena lokasi pabrik jauh dari jalan arteri, perusahaan meminta pemerintah Indonesia menyediakan akses yang memadai untuk menyalurkan produksi.

Perwakilan Kaiser Cement, Nick P Petroff, bersedia membantu pemerintah Indonesia dalam memperoleh dana pinjaman dari pemerintah AS. Pinjaman sebesar 28,6 juta Dolar AS diberikan melalui Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dengan masa pengembalian 30 tahun dan bunga 3 persen.

Pemerintah Indonesia menyumbangkan 10,3 juta Dolar AS (setara 30 persen) dan 22,8 juta Dolar AS (70 persen) dari AS untuk konstruksi Tol Jagorawi. Anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri ini diserahkan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai penyertaan modal.

Konstruksi Tol Pertama di Indonesia Dimulai

Pembangunan Tol Jagorawi akhirnya dimulai pada tahun 1973. Pemerintah menunjuk kontraktor asing, yaitu Hyundai Construction Co dari Korea Selatan, dengan konsultan supervisi Ammann-Whitney & Trans Asia Engineering Associates Inc dari AS.

Penggunaan kontraktor asing sempat menuai kontroversi dari banyak kalangan. Beberapa pihak mengkritik karena dianggap mengabaikan peran anak bangsa.

Pada 9 Maret 1978, ruas Jakarta (Cawang)-Cibinong sepanjang 27 kilometer diresmikan oleh Soeharto sebagai jalan tol pertama di Indonesia. Setahun kemudian, ruas Cibinong-Bogor dan Bogor-Ciawi juga diresmikan.

Operasional jalan tol sepanjang 59 kilometer tersebut dipegang oleh Jasa Marga. Berbeda dengan jalan tol saat ini yang serba digital, transaksi pembayaran tol saat itu masih menggunakan uang tunai. Pembayaran tol dengan uang elektronik baru dimulai sejak 2008, dan hanya sepenuhnya diterapkan pada 2017.