Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemnaker: Nama Miki Mahfud dan Hubungannya dengan KPK
Kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memicu perhatian publik. Salah satu pihak yang menjadi sorotan adalah Miki Mahfud, yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat K3. Selain itu, nama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, juga muncul sebagai tersangka dalam kasus ini.
Miki Mahfud, seorang warga negara swasta dari PT KEM Indonesia, ditetapkan sebagai salah satu dari 11 tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan antara tahun 2019 hingga 2024. Dalam modusnya, para tersangka menaikkan tarif sertifikasi K3 dari harga resmi sebesar Rp275 ribu menjadi hingga Rp6 juta per pekerja. KPK memperkirakan total uang ilegal yang mengalir ke para tersangka mencapai Rp81 miliar.
Hubungan Miki Mahfud dengan Pegawai KPK
Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah hubungan keluarga Miki Mahfud dengan seorang pegawai KPK. Menurut informasi yang diperoleh, istri Miki Mahfud berinisial FF menjabat sebagai Auditor Ahli Pertama di Inspektorat KPK. Unit ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan integritas di lingkungan internal lembaga antirasuah. Tugas utama auditor meliputi pemeriksaan ketaatan terhadap aturan, evaluasi efektivitas program, serta pengawasan penggunaan anggaran.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa status Miki Mahfud sebagai suami dari pegawai KPK terungkap setelah ia diamankan. Meski ada hubungan keluarga tersebut, KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Miki Mahfud akan terus berjalan tanpa intervensi. Pernyataan ini menunjukkan sikap zero tolerance KPK terhadap tindak pidana korupsi.
KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap FF, tetapi hingga saat ini tidak ditemukan bukti yang menghubungkannya dengan perkara yang menjerat suaminya. Meski demikian, lembaga antirasuah tetap waspada dan siap menindak jika ditemukan bukti baru yang melibatkan pegawainya tersebut.
Penyitaan Barang Bukti dalam Operasi Tangkap Tangan
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, KPK berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp170 juta dan 2.201 Dollar Amerika Serikat (AS). Selain itu, sebanyak 15 unit mobil dan 7 unit motor juga disita. Rinciannya, 12 unit mobil disita dari beberapa pejabat di Kemenaker, termasuk Irvian Bobby Mahendro, Subhan, Hery Sutanto, dan Gerry Aditya. Sementara itu, 6 unit motor disita dari Irvian Bobby Mahendro dan 1 unit dari Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa barang bukti yang disita memiliki nilai yang cukup tinggi dan berasal dari pihak-pihak yang diamankan dalam OTT. Penyitaan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kasus ini.
Penahanan Para Tersangka
Setelah penyitaan barang bukti, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama, mulai tanggal 22 Agustus 2025 hingga 10 September 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gerung Merah Putih KPK. Proses ini merupakan langkah penting dalam memastikan agar para tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau mengganggu proses penyidikan.
Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Dengan adanya tindakan tegas dari KPK, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!