Sri Lanka, 25 Agustus -- Pemimpin partai politik oposisi menggambarkan tindakan pemerintah terbaru sebagai "serangan sengaja terhadap cara hidup demokratis" dan meminta masyarakat untuk menentang upaya tersebut dalam kerangka demokrasi negara tersebut untuk melindungi kebebasan bagi generasi mendatang.
Dalam pernyataan yang berjudul "Jalan Menuju Kekuasaan Otoriter" yang dikeluarkan kemarin (25), mereka mengatakan bahwa meskipun hukuman keras terhadap korupsi, suap, dan penipuan harus didukung, tindakan saat ini pemerintah bertujuan untuk mengganggu dan menakuti lawan politik, bukan untuk menegakkan keadilan.
Para pemimpin secara tegas mengecam penangkapan mantan Presiden Ranil Wickremesinghe, menyebutnya tidak dapat dibenarkan. Mereka menunjukkan bahwa lebih dari 33 saksi telah memberikan pernyataan, sehingga tidak ada risiko penghilangan bukti. Jika ada kekhawatiran tentang kabur, mereka menambahkan, otoritas bisa menyita paspornya daripada melakukan penangkapan.
Pernyataan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran tentang campur tangan politik dalam sistem peradilan, menyoroti transfer malam hari lebih dari 135 petugas polisi, upaya untuk mempolitikkan Departemen Jaksa Agung, serta penunjukan individu yang sebelumnya dianggap bersalah ke posisi penting dalam sistem hukum.
Peringatan bahwa langkah-langkah ini dapat melemahkan lembaga demokratis dan hukum, para pemimpin memanggil warga untuk tetap waspada. "Kami meminta masyarakat untuk menentang upaya-upaya ini dengan segala cara yang tersedia dalam kerangka demokratis negara tersebut dan menjaga inti dari kebebasan bagi generasi mendatang," demikian kesimpulan pernyataan tersebut.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!