Reaksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rencana Aksi 3 September di Surabaya
Pada tanggal 3 September 2025, akan ada rencana aksi yang akan digelar di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Peristiwa ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur. Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, memberikan respons terkait kegiatan tersebut.
Lilik menyampaikan bahwa secara umum, Fraksi PKS menghargai adanya penyampaian aspirasi masyarakat. Dalam sistem demokrasi, setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang damai dan tidak anarkis. Selain itu, tidak boleh ada penggalangan dukungan yang bersifat negatif.
Aksi yang direncanakan ini diinisiasi oleh sejumlah aktivis di Jawa Timur. Isu utama yang dibawa adalah penghapusan pajak dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini mirip dengan kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik menilai bahwa isu pajak sudah beberapa kali disampaikan kepada publik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemutihan pajak secara segmentasi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, langkah ini cukup tepat karena tidak semua wajib pajak layak mendapatkan bantuan.
Ia menjelaskan bahwa Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki perbedaan signifikan dalam hal jumlah wajib pajak yang menunggak. Di Jawa Barat, sekitar 40 persen wajib pajak enggan membayar atau menunggak pajak. Sementara di Jawa Timur, hanya sekitar 15 persen. Oleh karena itu, Lilik menilai tidak adil jika membandingkan kebijakan antar daerah.
Menurutnya, jika seluruh wajib pajak dihapuskan pajaknya, maka akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jatim selama ini sudah cukup baik. Misalnya, Pemprov Jatim tidak menaikkan nilai persentase penambahan untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
"Kebijakan ini hanya diambil oleh Jawa Timur. Provinsi lain biasanya menaikkan pajaknya. Tapi Jawa Timur tidak," ujarnya.
Meskipun begitu, Lilik kembali menegaskan bahwa ia menghormati adanya rencana aksi tersebut. Ia berharap situasi tetap kondusif saat aksi berlangsung. "Saya tentu berharap bahwa demo nanti tanggal 3 tidak bersifat anarkis. Demo yang bisa menyampaikan pendapat secara benar dan sesuai aturan," tandasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!