Menteri Keuangan Hadiri Raker Komisi XI DPR RI
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara resmi menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan pertemuan pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan berbagai isu penting terkait anggaran dan kebijakan fiskal yang akan diterapkan dalam RAPBN 2026.
Purbaya menyampaikan bahwa total RKA Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 52,16 triliun. Angka ini mencakup berbagai program seperti kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan dan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, serta dukungan manajemen. Ia juga menyebutkan bahwa selama lima tahun terakhir, Indonesia berhasil mencatat surplus neraca perdagangan, yang menjadi indikator positif terhadap kondisi ekonomi global saat ini.
Kinerja Ekspor dan Impor yang Menjanjikan
Dalam rapat yang sama, Purbaya membeberkan data akumulasi neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga Agustus 2025 sebesar USD 29 miliar atau tumbuh sebesar 52,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 19 miliar. Ia menilai tren ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global tidak seburuk yang diprediksi oleh banyak pihak.
Selain itu, kinerja ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 185,3 miliar, naik 7,8 persen dibandingkan USD 171,9 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara impor tercatat USD 156,3 miliar, meningkat 2,3 persen dari USD 152,9 miliar. Meski jumlah impor meningkat, laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan ekspor. Hal ini menunjukkan aktivitas produksi dan konsumsi yang tetap aktif di dalam negeri.
Purbaya juga menyoroti faktor-faktor pendukung kinerja ekspor, seperti tarif resiprokal AS untuk Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara lain, yaitu 19 persen. Selain itu, penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA dengan Eropa serta partisipasi Indonesia dalam BRICS turut memberi dampak positif terhadap perdagangan nasional.
Kinerja Ekonomi Pemerintahan Prabowo
Menurut Purbaya, kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 10 bulan terakhir berjalan cukup baik, terutama di sektor ekonomi. Beberapa capaian positif antara lain pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen (yoy), inflasi yang relatif rendah, rasio utang sebesar 39,8 persen yang menjadi yang terendah di antara negara G20, serta surplus neraca perdagangan.
Selain itu, defisit APBN sebesar 2,78 persen dari PDB dan stok beras yang mencapai lebih dari 4 juta ton juga menjadi indikator kinerja ekonomi yang stabil. Untuk tahun depan, strategi fiskal akan difokuskan pada delapan agenda prioritas, termasuk ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, UMKM, penguatan pertahanan, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Strategi Fiskal dan Pengelolaan Pendapatan Negara
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan optimalisasi pendapatan negara sambil menjaga iklim investasi yang kondusif. Ia juga menekankan pentingnya reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah akan mencoba memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna menjaga stabilitas ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menyatakan bahwa Purbaya bukan sosok asing bagi komisi tersebut karena sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. "Kita bertemu dengan Menteri Keuangan yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden dua hari yang lalu, dan bagi Komisi XI nama Pak Purbaya ini sebenarnya bukan nama yang asing. Cuma berbeda tempatnya saja," ujar Misbakhun.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!