Proyek Jalan Tol Getaci dan Jalur Tengah Selatan (JTS) di Jawa Barat
Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kelanjutan proyek jalan tol Getaci setelah pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan lelang ulang pada tahun 2023. Padahal, keberadaan jalan tol ini sangat penting sebagai penghubung antara wilayah utara dengan wilayah selatan Jawa Barat. Konektivitas yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan potensi ekonomi dan aksesibilitas wilayah-wilayah tersebut.
Selain itu, program Jalur Tengah Selatan (JTS) sepanjang 357 kilometer yang digagas oleh Pemprov Jabar sejak tahun 2021 juga menjadi perhatian serius. Program ini bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan antara Jabar utara dan Jabar selatan, terutama dalam hal infrastruktur jalan. Dengan peningkatan infrastruktur, potensi ekonomi di wilayah selatan dapat lebih maksimal dimanfaatkan.
Namun, selama masa kepemimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, program JTS seperti tidak terdengar lagi dan tidak pernah disebut-sebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang nasib proyek yang sudah direncanakan sejak lama. Meski demikian, KDM membuka harapan baik bagi warga Pringan Timur dengan menyatakan bahwa di era kepemimpinannya akan ada lima proyek jalan tol yang akan diwujudkan mulai tahun 2026. Kelima proyek tersebut adalah Tol Getaci, Tol Dalam Kota Bandung, Tol Pasteur-Lembang, Tol Puncak, dan Tol Sukabumi-Cianjur-Padalarang.
Program JTS Sudah Disetujui Pemerintah Pusat
Proyek JTS tidak hanya menjadi prioritas Pemprov Jabar, tetapi juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Perpres 87/2021 tentang proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana dan Jabar Selatan. Dalam perpres tersebut, pemerintah pusat berkomitmen menggelontorkan anggaran sebesar Rp400 triliun selama tiga tahun hingga 2024.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp250 triliun akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur di kawasan Metropolitan Rebana, termasuk koneksi jalan tol dan fasilitas pendukung lainnya. Sisanya, sekitar Rp150 triliun, akan dialokasikan untuk pembangunan di wilayah Jabar selatan yang selama ini dinilai memiliki ketimpangan dengan wilayah utara.
Wilayah selatan Jabar memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti pengembangan jalur transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata, serta ekonomi daerah. Pengembangan ini dilakukan melalui pembangunan segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) yang membentang sepanjang 321,26 kilometer.
Struktur Segmen JTS
JTS terbagi dalam dua segmen utama:
-
Segmen Barat: Total panjang 110,06 km, terdiri atas jalur Lengkong – Sagaranten (23,08 km), Sagaranten – Tanggeung (30,14 km), Tanggeung – Padasuka (43,88 km), dan Cipelah – Rancabali (12,96 km).
-
Segmen Timur: Total panjang 211,20 km, terdiri atas jalur Ciwidey – Pangalengan (24,62 km), Pangalengan – Cikajang (37,67 km), Cikajang – Bantarkalong (65,48 km), dan Bantarkalong – Kertahayu (82,43 km).
Dalam rencana awal, proyek JTS membutuhkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan lahan sebesar 1.956.700 meter persegi, biaya konstruksi sebesar Rp2,1 triliun, dan biaya kebutuhan lahan sebesar Rp587 miliar.
Jalan Lecir di Era KDM
Meskipun proyek JTS tidak terdengar perkembangannya, di era Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, fokus pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas. Dedi Mulyadi menargetkan bahwa pada tahun 2027, semua jalan di Jawa Barat akan menjadi "lecir" atau mulus. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan di Cikadi, Cianjur Selatan, yang sedang dalam proses aspal.
Dedi menyatakan bahwa pembangunan jalan mulus hingga pelosok desa di seluruh wilayah Jabar ditargetkan rampung pada 2027 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan jalan akan berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dialokasikan sepenuhnya untuk infrastruktur jalan.
Keseriusan Dedi Mulyadi dalam mewujudkan program jalan lecir ini juga ditunjukkan dengan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi untuk pendampingan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat. MoU antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat serta Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota telah dibuat untuk memberikan payung hukum dan pendampingan yang jelas.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!