Pelantikan Didit Herdiawan sebagai Kepala Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa
Presiden Joko Widodo melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Didit Herdiawan Ashaf, menjadi Kepala Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (25/8) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76 P tahun 2025.
Didit Ashaf adalah seorang perwira militer angkatan laut yang telah pensiun dengan pangkat terakhir Laksamana Madya. Ia pernah menjabat beberapa posisi strategis dalam pemerintahan dan militer, antara lain Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (2014–2015), Kasum TNI (2015–2019), serta Irjen Kementerian Pertahanan (2019). Setelah masa dinas militer berakhir, ia bergabung sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Matra Laut dari 2019 hingga 2024. Pada 2024, ia diangkat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Tujuan Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut
Pemerintah memiliki rencana untuk membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa dalam waktu dekat. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, pembentukan badan ini bertujuan mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Dinding laut ini akan menjadi salah satu solusi utama untuk menghadapi penurunan tanah dan ancaman air laut di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa.
Prasetyo menjelaskan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahun menyebabkan banjir rob yang membuat warga di kawasan Pantai Utara Jakarta hidup dalam kondisi sulit. “Pemerintah merasa sangat diperlukan membuat otoritas sendiri untuk tanggul laut Pantai Utara Jawa,” ujarnya saat memberikan keterangan di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (17/6).
Struktur dan Komponen Badan Otorita
Anggota badan pelaksana khusus ini akan terdiri dari pejabat dari berbagai kementerian dan perwakilan dari pemerintah daerah (Pemda) Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak terlibat dalam pengelolaan proyek besar ini.
Narasi mengenai rencana pendirian Badan Otorita Tanggul Laut pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis, 12 Juni lalu.
Visi dan Rencana Pembangunan
Ketua Umum Partai Gerindra ini juga merencanakan pembentukan lembaga khusus Badan Otorita untuk mempercepat pembangunan tanggul laut di Pantura.
Dalam pernyataannya, Presiden menyebut kebutuhan anggaran pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di Pesisir Utara Pulau Jawa mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp 1.298 triliun. Proyek ini akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, sepanjang 500 kilometer (km).
Dengan adanya Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam pengelolaan proyek infrastruktur strategis ini. Diharapkan, proyek ini mampu mengurangi risiko bencana alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan pesisir utara.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!