Target APBN Tanpa Defisit, Apakah Realistis?
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan visinya untuk mencapai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak memiliki defisit pada tahun 2027 atau 2028. Dalam penyampaian Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025), ia menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran negara harus terus dilakukan agar defisit dapat diminimalkan hingga hilang sepenuhnya.
"Tujuan saya adalah suatu saat, apakah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil memiliki APBN tanpa defisit sama sekali," ujarnya.
Selain itu, Presiden Prabowo menilai bahwa aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar 5 persennya seharusnya disumbangkan ke negara sebagai pendukung pengurangan defisit. Jika nilai aset BUMN mencapai lebih dari 1.000 miliar dolar AS, maka 5 persen dari jumlah tersebut, yaitu sekitar 50 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 810 triliun, bisa dialokasikan ke kas negara.
"Harusnya BUMN menyumbang minimal 50 miliar dolar AS. Jika itu terjadi, APBN kita tidak akan mengalami defisit," katanya.
Untuk menjalankan rencana tersebut, Prabowo memberikan wewenang kepada BPI Danantara untuk melakukan pembersihan terhadap BUMN. Ia mengkritik pengelolaan BUMN yang sebelumnya dinilai tidak masuk akal, dengan banyaknya komisaris dan biaya tambahan yang tidak perlu.
"Tadinya pengelolaannya tidak rasional. Perusahaan rugi, komisaris terlalu banyak. Saya potong setengah, komisaris maksimal 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem," jelasnya.
Pandangan Ahli tentang Defisit APBN
Seorang peneliti dari Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono, memberikan pandangan berbeda terkait target APBN tanpa defisit. Menurutnya, defisit APBN yang benar-benar hilang bukanlah hal yang mutlak diperlukan selama pengelolaan anggaran dilakukan secara baik dan berkelanjutan.
"Balance budget tidak benar-benar diperlukan. Tidak perlu kita hidup tanpa utang, asalkan pengelolaan fiskalnya masih sustainable," ujarnya dalam sebuah video yang diunggah ke YouTube CSIS, Selasa (19/8/2025).
Namun, ia memperhatikan adanya risiko jika target APBN tanpa defisit diwujudkan pada tahun 2027-2028. Salah satu sumber dana yang dipertimbangkan adalah dari Danantara. Namun, ia meragukan apakah dana tersebut benar-benar tersedia.
"Ditargetkan APBN balance di akhir tahun, itu 2029. Dari mana uangnya? Dari Danantara?" tanyanya.
Menurut Riandy, mayoritas aset Danantara terdiri dari dana pihak ketiga (DPK) di bank-bank BUMN. Selain itu, tidak semua aset Danantara merupakan aset produktif yang bisa langsung digunakan.
"Kalau kita paksa Danantara mengucurkan uang sampai Rp 700 triliun, memang bisa?" katanya dengan skeptis.
Fokus pada Investasi yang Berkelanjutan
Riandy menyarankan agar Danantara lebih fokus pada investasi daripada menyumbangkan asetnya ke kas negara. Namun, ia menekankan bahwa investasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan crowding out.
Crowding out adalah situasi di mana peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya melalui pembiayaan utang, dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pengeluaran sektor swasta.
"Bukan pasar-pasar yang sudah bisa ditakar oleh swasta karena menyebabkan crowding out. Lebih baik ke sektor-sektor yang punya market failure di mana hanya pemerintah yang bisa masuk," ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!