Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam Operasi Tangkap Tangan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini terjadi pada malam hari Rabu, 20 Agustus 2025. Selain Noel, sejumlah orang lainnya juga diamankan dalam operasi tersebut.
Menurut laporan yang diterima, total ada 14 orang yang ditangkap terkait OTT ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Noel sendiri. Kasus yang menimpa Noel berhubungan dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Sertifikat K3 adalah dokumen resmi yang menunjukkan kompetensi seseorang atau perusahaan dalam menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Noel diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemnaker.
Atas tindakan yang dilakukannya, Noel dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Evaluasi Kabinet dan Rekomendasi dari Pakar
Sebagai pakar komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR Communication & Business Institute), Ari Junaedi menilai bahwa penangkapan ini menjadi momentum tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet. Menurutnya, reshuffle kali ini bukan hanya sekadar bersih-bersih, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi anggaran dan konsolidasi politik.
Ari menyoroti keberadaan wakil menteri yang dinilainya tidak terlalu diperlukan. Ia menyatakan bahwa kehadiran Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal di lingkup kementerian sudah lebih dari cukup. “Keberadaan wakil menteri justru memberatkan keuangan negara dan berpotensi menciptakan disharmonisasi dengan menteri,” ujarnya.
Ia juga mengkritik aktivitas Noel selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. “Selama 10 bulan Noel menjabat, paling kerjanya hanya sibuk mendatangi perusahaan yang menahan ijazah karyawan,” katanya. Menurut Ari, tugas seperti itu seharusnya dilakukan oleh dinas provinsi di masing-masing provinsi atau kabupaten.
“Sepertinya Wamen kurang kerjaan dan hanya mencari panggung mirip selebritas,” tambahnya. Ia menekankan pentingnya evaluasi seluruh posisi wakil menteri. Jika seluruh posisi tersebut dilucuti, anggaran gaji, tunjangan, dan fasilitas yang selama ini dikucurkan dapat dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, atau mendukung program makan bergizi gratis yang tengah disiapkan pemerintah.
Dari sisi politik, reshuffle dinilai penting untuk konsolidasi Prabowo sekaligus mempertegas kepemimpinannya. Ari meminta Prabowo tidak perlu khawatir dengan reaksi partai politik yang kehilangan posisi wamen, karena dukungan terhadap pemerintahannya saat ini tergolong kuat. “Reshuffle dibutuhkan juga bagi Prabowo untuk memutus bayang-bayang dari pengaruh Jokowi, seperti yang dianggap publik selama ini,” ujarnya.
Pengumuman Pemberhentian Jabatan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah resmi memberhentikan Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. “Untuk menindaklanjuti hal tersebut, bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan diserahkan sesuai ketentuan. Sebaliknya, ia meminta semua anggota kabinet merah putih untuk belajar dari masalah yang dialami Ebenezer. “Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota kabinet merah putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!