Pemprov Jateng Juara 1 Penyediaan Perumahan Provinsi Terbaik

Penghargaan Kementerian Perumahan untuk Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Acara penganugerahan berlangsung dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PKP kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Menurut Menteri, keberhasilan Jawa Tengah dalam menyediakan perumahan tidak lepas dari alokasi anggaran yang cukup besar. Total unit rumah yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 17.510 unit, jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain seperti Aceh dengan 3.114 unit dan Jawa Timur dengan 2.110 unit.

Pertumbuhan rumah subsidi juga sangat signifikan. Dengan kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, penyediaan perumahan banyak difasilitasi. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras gubernur tersebut. "Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur," ujar Menteri.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh stakeholder terkait. Ia menjelaskan bahwa Jawa Tengah mampu menyelesaikan sekitar 17 ribu unit rumah layak huni. Hal ini akan sangat membantu masyarakat yang hidup dalam kondisi ekstrem miskin.

Secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 masih memiliki backlog sebanyak 1.332.968 unit. Terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan sebanyak 310.855 unit. Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. Alokasi tersebut terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.

Ia menegaskan bahwa upaya program pembangunan perumahan warga merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Untuk mencapai target tersebut, kolaborasi antar dinas dan instansi terkait dilakukan. "Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya," ujarnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah. Ia menekankan bahwa komitmen ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan.

Boedyo menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendirian. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lain melalui program CSR perusahaan diperlukan. Semua kerja sama tersebut telah dipantau progresnya.

Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Ia ingin setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 ini, alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067. "Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini," tuturnya.