Pemerintah Kabupaten Polman Usulkan 4.263 Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, telah mengajukan usulan pengangkatan sebanyak 4.263 honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pengajuan ini dilakukan setelah pihak terkait menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data calon PPPK paruh waktu.
Usulan tersebut tertuang dalam surat Bupati Polman Nomor B/800.1.2.1/292/BKPP/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2025. Dalam rincian usulan tersebut, terdapat tiga kelompok tenaga yang diusulkan:
- Guru: Sebanyak 333 orang
- Tenaga kesehatan: Sebanyak 1.075 orang
- Tenaga teknis: Sebanyak 2.855 orang
Pengajuan ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2024. Selain itu, usulan ini juga berlandaskan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.
Kepala Bidang Kepegawaian BKPP Polman, Andi Ilham Jaya, menjelaskan bahwa pengadaan PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Ia menyebutkan bahwa ada tiga prioritas utama dalam pengusulan PPPK paruh waktu:
- Non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja
- Non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN, tapi aktif bekerja minimal dua tahun terakhir
- Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar di pangkalan data kelulusan PPG Kemendikbud
Andi Ilham menambahkan bahwa Bupati Polman Samsul Mahmud telah mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, Sekretaris Dewan Pendidikan, serta tokoh pemerhati pemerintahan daerah. Menurutnya, ini menjadi kesempatan terakhir bagi non-ASN yang ikut seleksi ASN 2024 untuk terdaftar sebagai PPPK paruh waktu.
Dari total 4.619 tenaga non-ASN yang diverifikasi oleh tim teknis, sebanyak 356 orang dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Beberapa alasan penolakan meliputi:
- Telah meninggal dunia
- Tidak aktif bekerja secara terus menerus
- Tidak tersedia anggaran
Proses pengajuan ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kerja kepada para tenaga honorer yang selama ini bekerja di berbagai sektor pemerintahan. Dengan pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu, mereka akan mendapatkan status yang lebih stabil dan layanan yang lebih baik.
Selain itu, pengajuan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya PPPK paruh waktu, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!