Langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Integritas dan Pelayanan Publik
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan integritas lembaga. Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap penangkapan sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Langkah tersebut mencakup reformasi layanan, penguatan sistem pengendalian risiko, serta percepatan digitalisasi proses administrasi.
Evaluasi Layanan dan Digitalisasi
Yassierli telah memanggil seluruh pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengevaluasi penataan dan digitalisasi layanan perizinan. Tujuan dari evaluasi ini adalah memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan proses reformasi dapat dipercepat. Dalam pernyataannya, Menaker menyatakan bahwa konsolidasi internal sangat penting agar semua kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penandatanganan pakta integritas di jajaran Kemnaker. Hal ini termasuk kepada hampir seribu PJK3 yang telah dilakukan sebelumnya. Pemastian implementasi pakta ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan transparansi di lingkungan kementerian.
Kerja Sama dengan KPK
Kerja sama aktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ditegaskan oleh Menaker. Proses pendalaman data dan fakta oleh lembaga antirasuah tersebut menjadi dasar bagi langkah-langkah yang diambil oleh Kemenaker. Untuk memperkuat komitmen integritas, Yassierli telah mengumpulkan seluruh koordinator dan sub-koordinator di Direktorat Jenderal Binwasnaker K3.
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
Menaker juga menginstruksikan pembentukan Tim Manajemen Perubahan lintas direktorat. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi seluruh layanan dan memperkuat sistem pengendalian risiko di lingkungan Kemenaker. Dengan adanya tim ini, diharapkan dapat tercipta pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.
Rotasi dan Pencopotan Pejabat yang Bermasalah
Selain itu, Menaker menyatakan komitmennya untuk melakukan rotasi dan pencopotan terhadap pejabat dan staf yang terindikasi bermasalah. Hal ini mencakup mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam aktivitas pungli dan pemerasan. Agenda reformasi struktural akan terus dilanjutkan dan dikuatkan, termasuk penataan ulang layanan dan regulasi, penguatan manajemen risiko, serta percepatan digitalisasi.
Penetapan Tersangka Oleh KPK
Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer alias Noel bersama Irvian Bobby dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam laporan KPK, Immanuel disebut menerima uang Rp 3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati dari Irvian Bobby. Tindakan ini menjadi salah satu alasan utama bagi Menaker untuk melakukan reformasi internal.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!