Pemkab Cianjur Tertibkan Bangunan Ilegal yang Picu Banjir

Penertiban Bangunan Ilegal di Cianjur untuk Mengurangi Risiko Banjir

Pemerintah Kabupaten Cianjur kini gencar melakukan penertiban terhadap bangunan ilegal yang berdiri di atas saluran air dan aliran sungai. Tindakan ini dilakukan setelah sebelumnya pihak pemerintah memberikan peringatan kepada pemilik bangunan agar segera membongkar sendiri struktur mereka.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menjelaskan bahwa hasil survei langsung ke beberapa kecamatan yang sering terkena banjir di wilayah utara dan timur Cianjur menunjukkan banyak bangunan yang dibangun di atas saluran air. Hal ini menyebabkan air mengalir keluar dan menggenangi jalan, terutama saat hujan turun.

”Saat hujan, air sering menggenangi jalan dan menyebabkan kerusakan. Kami lakukan penertiban agar saluran air dapat berfungsi dengan baik. Sebelum dilakukan pembongkaran paksa, lebih baik pemilik bangunan membongkar sendiri,” ujarnya.

Menurut Bupati, keberadaan bangunan tidak berizin menjadi salah satu penyebab utama banjir dan kerusakan jalan di perkotaan serta daerah utara seperti Kecamatan Pacet, Cipanas, dan Karangtengah. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Untuk mencegah banjir kembali terjadi pada musim hujan, pihak pemerintah meminta warga segera membongkar bangunan ilegal sebelum tindakan dilakukan secara paksa oleh petugas. Aturan dari pemerintah pusat hingga daerah sudah jelas, yaitu tidak boleh ada bangunan liar di atas saluran air, apalagi sampai menutupi saluran air atau drainase.

Beberapa waktu lalu, pihak pemerintah telah melakukan penertiban terhadap bangunan ilegal di wilayah-wilayah yang sering terkena banjir akibat hujan deras. Pemda juga melakukan pendekatan langsung kepada pemilik bangunan, sebagian besar dari mereka mengakui kesalahan dan membongkar sendiri bangunan mereka.

”Kami berharap kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam tidak mendirikan bangunan di atas saluran air karena bisa menjadi penyebab utama banjir dan bencana alam lainnya,” tambah Bupati.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah

1. Survei dan Identifikasi Wilayah Terdampak
   Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan survei langsung ke beberapa kecamatan yang sering terkena banjir. Hasil survei digunakan untuk menentukan lokasi-lokasi yang membutuhkan penertiban.

2. Peringatan Awal kepada Pemilik Bangunan
   Sebelum tindakan penertiban dilakukan, pihak pemerintah memberikan peringatan kepada pemilik bangunan ilegal agar segera membongkar sendiri struktur mereka.

3. Penertiban Secara Paksa
   Jika pemilik bangunan tidak merespons peringatan, maka pihak pemerintah akan melakukan pembongkaran secara paksa.

4. Pendekatan Langsung dengan Warga
   Pemerintah melakukan pendekatan langsung kepada pemilik bangunan ilegal, termasuk memberikan edukasi tentang risiko yang ditimbulkan oleh bangunan di atas saluran air.

5. Edukasi Masyarakat
   Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya menjaga saluran air dan menghindari pembangunan ilegal.

Dampak dari Penertiban

Dengan adanya penertiban, diharapkan saluran air dapat berfungsi secara optimal, sehingga mengurangi risiko banjir dan kerusakan jalan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Selain itu, penertiban bangunan ilegal juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana alam. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.