Proses Seleksi Komisioner Komisi Informasi NTB Dimulai
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyiapkan langkah-langkah penting dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. Proses ini diharapkan mampu menghasilkan individu yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjalankan tugasnya secara profesional.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa proses seleksi harus dilakukan secara objektif dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang terpilih yang benar-benar memiliki kemampuan dan kompetensi yang diperlukan. Dinda, sapaan akrabnya, menekankan bahwa komisioner yang terpilih nantinya akan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.
“Di era sekarang ini, masyarakat sangat berharap pada keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa komisioner KI dapat menjalankan amanahnya dengan baik,” ujarnya.
Proses seleksi ini juga menitikberatkan pada aspek akuntabilitas agar tidak ada masalah di kemudian hari. Dinda berharap seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan mampu melahirkan komisioner yang berkualitas.
Seleksi Terbuka untuk Seluruh Masyarakat NTB
Ketua Tim Pansel Komisi Informasi NTB, Achmad Zihni Rifai, menjelaskan bahwa seleksi ini bersifat terbuka bagi seluruh warga NTB. Tidak ada batasan khusus seperti harus berasal dari organisasi tertentu atau mendapatkan rekomendasi dari pihak mana pun. Siapa saja yang memenuhi persyaratan bisa mendaftar.
Rifai menambahkan bahwa pengumuman seleksi akan disampaikan pada awal bulan depan. Proses ini akan dilakukan oleh tim seleksi yang bekerja secara profesional sesuai arahan gubernur dan wakil gubernur.
“Tantangan ke depan cukup besar. Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat untuk mengetahui informasi dari lembaga negara, kecuali yang dikecualikan oleh hukum,” tambah Rifai.
Tahapan Seleksi yang Jelas
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menjelaskan bahwa Pansel Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB masa bakti 2025–2029 akan segera memulai tahapan seleksi. Setelah proses pendaftaran dan seleksi administrasi, hasil seleksi awal akan diserahkan kepada DPRD NTB.
Selanjutnya, tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) akan dilakukan oleh Komisi I DPRD NTB. Yusron berharap proses ini berjalan lancar, profesional, dan objektif sehingga terpilih komisioner yang mampu mengawal keterbukaan informasi publik di NTB lebih baik dari periode sebelumnya.
Peran Komisioner dalam Keterbukaan Informasi
Komisioner KI NTB memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi publik. Mereka diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mengakses informasi. Selain itu, komisioner juga diminta untuk memperkuat lembaga pelayanan publik agar dapat memberikan layanan yang lebih baik.
Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi pilar demokrasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Proses seleksi ini diharapkan mampu melahirkan komisioner yang memiliki visi dan kompetensi dalam menghadapi tantangan informasi yang semakin kompleks. Dengan begitu, keterbukaan informasi publik di NTB akan semakin kuat dan efektif.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!