Pemerintah Daerah Lampung Selatan Perhatikan Warga Terdampak Proyek Jalan Tol
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap warga yang terdampak oleh pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Pada Jumat, 22 Agustus 2025, sejumlah pejabat struktural dari pemerintah setempat melakukan kunjungan langsung ke lokasi tempat tinggal warga Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan. Mereka mengunjungi warga yang selama ini harus menjadi pemulung karena tanah dan lahan jagung mereka digusur akibat proyek nasional tersebut.
Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial, Puji Sukanto, S.E., M.M., Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, M. Sefri Masdian, S.Sos., serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dwi Jatmiko, S.Pi., M.Si. Mereka ditemani oleh Camat Penengahan Syaifulloh, S.Pd., M.Pd. Saat tiba di lokasi, para pejabat disambut oleh Kepala Desa Sukabaru Abid Yusup serta Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Suradi.
Dalam kesempatan tersebut, para pejabat memberikan bantuan berupa bahan pangan, beberapa karung beras, perlengkapan tidur, serta peralatan mandi untuk keluarga Kholili (75) dan istrinya. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak pembangunan tol, meskipun baru enam bulan menjabat bersama Wakil Bupati Syaiful.
Kadis Damkar M. Sefri Masdian menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi warga yang sangat memprihatinkan. "Bupati prihatin karena salah satu warga harus menjadi pemulung demi bertahan hidup setelah lahannya digusur untuk proyek nasional. Kami berharap semua OPD peka terhadap warga yang membutuhkan bantuan," ujarnya.
Ketua Pokmas Desa Sukabaru, Suradi, menyampaikan bahwa Kholili adalah salah satu dari 56 warga Dusun Buring yang tanahnya digusur sejak 2016, namun hingga kini belum menerima pembayaran ganti rugi. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak-hak warga melalui audiensi langsung dengan Bupati Lampung Selatan.
Sefri Masdian menegaskan bahwa Pemda Lampung Selatan mendukung upaya warga melalui Pokmas dan akan mendorong penyelesaian permasalahan ganti rugi agar warga tidak terkatung-katung. "Kami berharap desa, camat, dan OPD terkait memberikan pendampingan penuh agar kasus ini segera terselesaikan," tambahnya.
Bantuan sosial dan kunjungan lapangan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban sehari-hari warga, tetapi juga menjadi momentum agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap masalah sosial yang timbul akibat pembangunan infrastruktur nasional. Dengan adanya kepedulian ini, diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi warga yang terdampak, sehingga dapat hidup dengan layak dan merdeka dari ketergantungan pada aktivitas pemulungan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!