Pemda dan Kemenag Papua Barat Berdiskusi dengan Menteri Agama

Pertemuan Kemenag Papua Barat dengan Menteri Agama untuk Memperkuat Kerukunan Beragama

Kementerian Agama (Kemenag) Papua Barat bersama pemerintah daerah setempat, yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, melakukan konsultasi dengan Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Pertemuan ini berlangsung pada Senin (25/08/2025), bertujuan untuk membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung penguatan kerukunan umat beragama serta layanan keagamaan yang inklusif di wilayah Tanah Papua.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Papua Barat, Luksen Jems Mayor, bersama Wakil Gubernur Papua Barat, Muhamad Lakotani, dan Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere. Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Pembahasan utama dalam pertemuan ini mencakup optimalisasi program Kemenag Papua Barat serta penguatan program pemerintah daerah dalam bidang keagamaan. Luksen Jems Mayor menyampaikan bahwa kondisi sosial-keagamaan di Papua Barat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini terutama untuk mendukung program-program strategis seperti peran tokoh agama, pembangunan rumah ibadah, pendidikan keagamaan, serta percepatan satuan kerja (Satker) Kemenag di Papua Barat Daya.

"Kami datang bersama para tokoh agama dan unsur legislatif serta pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung aspirasi serta kondisi nyata di lapangan," ujar Luksen Jems Mayor. Ia berharap Kementerian Agama dapat memperkuat program pelayanan umat di Papua Barat secara merata dan berkelanjutan.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyambut baik inisiatif pertemuan ini. Menurutnya, Papua, termasuk Papua Barat dan Papua Barat Daya, merupakan daerah prioritas dalam pembangunan bidang keagamaan. Ia mengapresiasi peran aktif tokoh lintas agama dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat.

"Kementerian Agama berkomitmen untuk memperkuat kehadiran negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya melalui layanan keagamaan yang adil dan setara bagi semua golongan," ujarnya. Nasaruddin menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya menindaklanjuti semua masukan dan pokok pikiran dari Kemenag Papua Barat dan pemerintah daerah.

Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Adullah Manaray dan Hartono, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan tokoh-tokoh dari Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Fokus pada Penguatan Layanan Keagamaan

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa layanan keagamaan di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat diberikan secara merata dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Beberapa isu yang dibahas antara lain adalah peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pengembangan infrastruktur rumah ibadah, serta penguatan peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan koordinasi dengan Kemenag agar program-program yang ada dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, pertemuan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keagamaan di wilayah yang masih dalam proses pembangunan. Dengan begitu, diharapkan keberadaan pemerintah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya dalam hal layanan keagamaan yang adil dan merata.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Meski telah tercapai kesepahaman bersama, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam penguatan kerukunan beragama dan pelayanan keagamaan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Harapan besar diarahkan kepada Kemenag dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi seluruh umat beragama di Tanah Papua. Dengan komitmen dan upaya bersama, diharapkan keberadaan pemerintah dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.