Surabaya Tidak Akan Naikkan Pajak Bumi dan Bangunan
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pahlawan. Penetapan kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengatasi defisit anggaran yang terjadi. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya lebih memilih mencari alternatif sumber pembiayaan lain.
Salah satu strategi yang sedang dilakukan adalah meningkatkan realisasi PBB sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Wali Kota Eri, kesadaran masyarakat sangat penting dalam menjaga ketaatan membayar pajak. Ia menekankan bahwa kejujuran dalam pembayaran pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga.
“Kalau kami tidak menaikkan PBB. Tetapi, bagaimana orang yang punya kewajiban ada kejujuran untuk membayar kewajiban,” ujar Wali Kota Eri saat dikonfirmasi.
PBB menjadi salah satu dari lima komponen pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD Kota Surabaya. Total kontribusi PBB pada 2024 mencapai Rp4,79 triliun. Tahun lalu, realisasi PBB di Surabaya mencapai Rp1,41 triliun atau sekitar 86 persen dari target sebesar Rp1,65 triliun. Dibandingkan dengan komponen pajak lainnya, PBB menduduki peringkat kedua setelah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencapai Rp1,89 triliun, dan hanya sedikit di bawah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebesar Rp1,34 triliun.
Untuk tahun ini, pajak daerah Surabaya telah terealisasi sebesar Rp3,9 triliun atau 53,84 persen dari target sebesar Rp7,3 triliun. Pemkot Surabaya berharap dapat mencapai target hingga akhir 2025. Oleh karena itu, Cak Eri mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama dalam memenuhi data lapangan dan menjaga kejujuran dalam pembayaran pajak.
Contohnya, dalam hal pajak restoran atau hotel, ia meminta para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur tentang jumlah pendapatan mereka. “Saya mohon ada kejujuran, jumlahnya berapa, ya sampaikan berapa, jangan dikurangi,” ujarnya.
Selain pajak, sumber PAD Kota Surabaya juga berasal dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kedua sumber tersebut digunakan dalam berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
“Kalau tidak ada kejujuran, maka sulit kita menyelesaikan kemiskinan,” tambahnya. Anggaran daerah digunakan untuk berbagai bantuan sosial, termasuk bantuan bagi warga miskin, sekolah gratis, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Ia menegaskan bahwa semua program tersebut merupakan tanggung jawab negara dan tidak boleh hilang. Kejujuran dalam membayar pajak juga menjadi bentuk gotong royong yang diajarkan dalam Pancasila dan nilai-nilai agama.
“Jadi yang kaya (mampu), bantulah yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran-kejujuran (bayar pajak) yang kita lakukan,” katanya.
Eri juga mengakui adanya potensi defisit keuangan hingga akhir tahun dari APBD yang direncanakan. Penyebabnya adalah penurunan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp600 miliar dari yang ditargetkan. Hal ini terkait keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memastikan tidak menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2025.
Dengan adanya keputusan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur yang seharusnya menjadi opsi bagi pemerintah kabupaten/kota, mengalami penurunan sebesar Rp4,2 triliun. Kota Surabaya seharusnya memperoleh bagi hasil sekitar Rp800 miliar sampai Rp1 triliun dari pajak kendaraan bermotor.
Untuk menutup defisit tersebut, Pemkot Surabaya resmi mengusulkan kepada DPRD terkait alternatif penambahan anggaran melalui pinjaman sebesar Rp452 miliar melalui Bank Jatim. Menurutnya, mencari alternatif pembiayaan lebih bijak dibandingkan meningkatkan pajak daerah.
“Kalau hari ini kita melakukan pembiayaan, karena saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan PBB dan lainnya,” ujarnya.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat ditunda. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menggerakkan perekonomian Surabaya.
“Tidak bisa bergerak ekonominya secara dahsyat tanpa dibantu oleh infrastruktur,” tegasnya.
Untuk itu, Wali Kota Eri menekankan bahwa optimalisasi PAD bisa dilakukan melalui kejujuran dalam membayar pajak restoran, parkir, dan hotel. Ia juga menyampaikan bahwa banyak inovasi yang bisa dilakukan. Surabaya bergeraknya melalui Kampung Pancasila. Intinya gotong royong, yang mampu membantu yang lemah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!