Mengapa SMA Taruna Nusantara Penting?

Kritik terhadap Rencana Pemerintah Membangun Sekolah Semi Militer

Seorang ahli pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah yang ingin memperbanyak jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara. Ia menilai bahwa langkah tersebut tidak tepat karena justru mengabaikan kebutuhan pendidikan di sekolah-sekolah umum yang sudah ada.

Edi berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah umum daripada menciptakan institusi baru yang memiliki ciri semi militer. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN akan tergerus untuk mendanai pembangunan SMA Taruna Nusantara serta program lain seperti Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial.

“Pemerintah sekarang lebih suka mencoba membuat sesuatu yang baru, tapi lupa bahwa kita sudah punya banyak sekolah. Ribuan sekolah negeri di seluruh penjuru nusantara ini yang seharusnya diperhatikan,” ujar Edi.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden Prabowo menyatakan rencana pemerintah untuk membangun banyak SMA Nusantara hingga ke pelosok. SMA Taruna Nusantara yang dimaksud berafiliasi dengan SMA Nusantara di Magelang, Jawa Tengah, yang berada di bawah Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan.

Edi menilai bahwa SMA Taruna Nusantara hanya fokus pada pengembangan birokrat yang berkarier di pemerintahan, terutama militer. Meskipun beberapa alumni sekolah ini menjadi pengusaha, ia menilai lulusannya tidak terlalu berkiprah di bidang bisnis. Oleh karena itu, ia menilai rencana membangun sekolah semi militer ini tidak akan mampu mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan Indonesia.

Menurut Edi, pemerintah perlu mengidentifikasi letak ketertinggalan di bidang pendidikan sebelum membuat kebijakan. Ia menegaskan bahwa tidak semua negara memiliki latar belakang politik dan budaya yang sama, sehingga sistem pendidikan di Finlandia, Australia, atau Amerika Serikat tidak bisa langsung diadopsi oleh Indonesia.

“Jika kita lemah di literasi dan numerasi, yang diperbaiki adalah kurikulum, kualitas guru, pembelajaran, ruang kelas, ketersediaan bahan bacaan di sekolah, dan lainnya,” katanya.

Edi juga memaklumi obsesi Prabowo untuk memperbanyak SMA Taruna Nusantara, mengingat latar belakangnya sebagai purnawirawan Tentara Nasional Indonesia. Namun, ia menilai bahwa pendekatan ini bisa membawa dampak negatif pada sistem pendidikan nasional.

Selain itu, Edi mengkritik rencana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat yang berasrama serta program TNI masuk kampus. Ia menyarankan agar daerah-daerah dengan potensi maritim lebih baik dibangunkan sekolah maritim daripada sekolah semi militer.

Kritik dari Kalangan Guru

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, juga menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah memperbanyak SMA Taruna Nusantara. Ia menilai saat ini belum mendesak untuk memperbanyak sekolah-sekolah semacam itu, karena masih banyak sekolah umum yang justru membutuhkan perhatian serius.

“Kita tahu hampir 60 persen kondisi sekolah dalam keadaan rusak, baik ringan, sedang, maupun parah,” ujar Iman.

Ia juga mempertanyakan alokasi revitalisasi sekolah dan madrasah dalam Rancangan RAPBN sebesar Rp 22 triliun. Anggaran tersebut dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan dana Sekolah Rakyat yang mencapai Rp 24 triliun pada 2026.

“Angkanya lebih kecil lagi kalau dihitung satuan per sekolah dibandingkan dengan SMA Unggulan Garuda,” ujarnya.

Iman khawatir bahwa dengan rencana pemerintah menambah SMA Taruna Nusantara, fasilitas dan kualitas pendidikan di sekolah umum akan terabaikan. Ia menilai refocusing anggaran yang mengedepankan sekolah-sekolah model lain, termasuk model semi militer, tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah pendidikan kita.

Menurut Iman, jika ingin mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, pemerintah sebaiknya meningkatkan kualitas pengajar sekolah umum dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM.

“Seharusnya kualitas pendidikan dan pendidiknya yang diutamakan agar peningkatan sains dan teknologi bisa terwujud, bukan justru menambah sekolah semi militer,” katanya.