Purbaya Yudhi Sadewa Dilantik sebagai Menteri Keuangan, Langsung Lakukan Kebijakan Strategis
Purbaya Yudhi Sadewa langsung menjadi perhatian publik setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan. Pelantikan ini berlangsung pada Senin, 8 September 2025, di Istana berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025. Lokasi Istana Kepresidenan Jakarta berjarak sekitar 28 km dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, dengan waktu tempuh sekitar 31 menit menggunakan kendaraan bermotor melalui Jkt Outer Ring Road.
Tidak butuh waktu lama bagi Purbaya untuk melakukan gebrakan. Pada Rabu, 10 September 2025, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, ia menyampaikan rencananya untuk menarik dana sebesar Rp 200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia. Dana tersebut akan dipindahkan ke perbankan, sebuah langkah yang langsung disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini menjadi salah satu kebijakan penting pertama yang diambil oleh Purbaya, menunjukkan kesiapan dan langkah strategisnya dalam memimpin Kementerian Keuangan sejak hari-hari pertamanya. "Sudah, sudah setuju," ujar Purbaya mengonfirmasi persetujuan dari Presiden.
Menurut Purbaya, tujuan dari rencana tersebut adalah agar pemberian kredit kepada masyarakat meningkat seiring dengan banyaknya uang tunai yang dimiliki perbankan. "Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash, tiba-tiba, dan dia tidak bisa menaruh di tempat lain selain dikreditkan, jadi kita memaksa market mekanisme berjalan," tuturnya.
Adapun mekanismenya, kata dia, pemerintah memindahkan uang yang ada di Bank Indonesia ke rekening pemerintah yang ada di perbankan. Pemerintah menaruh uang di bank, untuk disalurkan menjadi kredit ke masyarakat sesuai dengan sistem yang ada di masing-masing bank. "Nanti penyalurannya terserah bank, tapi kalau saya mau pakai saya ambil. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," katanya.
Ia memastikan uang pemerintah yang ada di perbankan tersebut tidak dibelikan surat utang negara, agar uang benar-benar berputar di masyarakat untuk menggerakkan ekonomi.
Laporan Hasil Rapat dengan DPR
Setelah rapat tersebut, Purbaya mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025) petang. Kedatangan Purbaya untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Komisi XI DPR RI. "Kan sidang DPR pasti ada perubahan anggaran. Itu yang akan ajukan kita laporkan terkait seperti apa hasil dengan DPR," katanya.
Purbaya belum mau membocorkan besaran perubahan anggaran di kementeriannya, beserta pos apa saja yang diubah. Pasalnya, kata dia, angka tersebut belum resmi dan harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo. "Angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan presiden. Nanti deh kalau sudah keluar," ucapnya.
Purbaya langsung bekerja setelah dilantik Prabowo menjadi Menteri Keuangan. Ia menghadiri rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Purbaya tiba di Kompleks Parlemen sekira pukul 10.48 WIB. Mengenakan kemeja coklat bercorak biru, Purbaya disambut langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Profil dan Rekam Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. Ia memulai perjalanan pendidikannya dengan meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah itu, Purbaya melanjutkan studi di Amerika Serikat, tepatnya di Purdue University, di mana ia berhasil memperoleh gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.
Karier profesional Purbaya Yudhi Sadewa dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989 hingga 1994. Setelah itu, ia beralih ke dunia riset ekonomi dan menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005). Pengalamannya semakin matang dengan berbagai posisi strategis, termasuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).
Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero). Di lingkungan pemerintahan, Purbaya memulai kiprahnya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian (2010–2014) dan menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional. Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015) dan Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
Perjalanan kariernya terus menanjak, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020). Ia juga sempat menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020). Puncaknya, ia diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020, sebuah posisi yang ia pegang hingga dilantik sebagai Menteri Keuangan.
Harta Kekayaan Yudhi Sadewa
Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa tercatat mencapai Rp 39,21 miliar. Dalam laporan tersebut Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 30,50 miliar yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan. Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai total Rp 3,60 miliar. Mobilnya antara lain merek Mercedes Benz tahun 2008 senilai Rp200 juta, BMW Jeep tahun 2019 senilai Rp 1,60 miliar. Kemudian mobil merek Toyota Alphard Minibus tahun 2019 senilai Rp 1 miliar. Selanjutnya, ia juga melaporkan kendaraan mobil lain merek Peugeot Jeep New 5008 tahun 2019 yang memiliki Rp 730 juta.
Semua kepemilikan mobilnya tercatat sebagai hasil sendiri. Bukan warisan atau pemberian. Selain mobil, Yudhi juga memiliki dua motor merek Yamaha XMAX BG6 AT tahun 2018 senilai Rp55 juta dan Honda Vario 125 tahun 2021 senilai Rp 21 juta. Dua motor tersebut juga disebutnya hasil sendiri.
Sementara, ia juga memiliki surat berharga senilai Rp220 juta, kas dan setara kas Rp 4,20 miliar. Di LHKPN, Yudhi Sadewa mengklaim tidak punya utang. Berikut rinciannya:
- Tanah dan bangunan: Rp 30.500.000.000
- Alat transportasi dan mesin: Rp 3.606.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp 684.000.000
- Surat berharga: Rp 220.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 4.200.000.000
- Sub Total: Rp 39.210.000.000
- Hutang: Rp 0
- Total kekayaan: Rp 39.210.000.000
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!