Penghargaan untuk Menteri Dalam Negeri atas Kontribusi dalam Pembangunan Perumahan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan dalam perayaan Hari Perumahan Nasional Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, pada Senin (25/8). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi Mendagri dalam mempercepat pembangunan perumahan serta kawasan permukiman yang lebih inklusif bagi masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, Mendagri dinilai telah memberikan dukungan signifikan dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan. Salah satu inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, pihaknya juga mendorong agar MBR tidak dikenakan pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah kebijakan yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Indonesia.
Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin program perumahan lebih berpihak kepada rakyat. Mendagri aktif menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Kementerian PKP, serta pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
Dukungan Mendagri di Lapangan
Selain kebijakan di tingkat pusat, Mendagri juga menunjukkan komitmennya melalui partisipasi langsung di lapangan. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Program ini merupakan perintah langsung dari Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.
Untuk mendukung program tersebut, Mendagri memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Selasa (12/8/2025). Program ini mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
“Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 untuk masyarakat dan 200 itu untuk ketua adat ya atau tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan kepada awak media usai memimpin Rakor tersebut.
Partisipasi Pejabat Tinggi dalam Acara Penghargaan
Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
Sinergi Antarlembaga untuk Program Prioritas
Melalui penghargaan ini, diharapkan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya ini diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan kerja sama yang solid antara berbagai pihak, harapan besar terbuka bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk tinggal dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!