Korlap Mahasiswa Kecam Penindasan Polisi di Palu

Peristiwa Kekerasan di DPRD Sulteng, Pendemo Diseret dan Dipukul Oknum Polisi

Sebuah video yang menunjukkan kekerasan terhadap seorang pendemo telah beredar luas di media sosial serta grup pesan WhatsApp. Kejadian tersebut terjadi di Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pada Senin (25/08/2025). Video dengan durasi 1 menit 20 detik itu menampilkan adegan yang memicu kegaduhan dan memperlihatkan tindakan tidak manusiawi dari oknum polisi terhadap seorang demonstran.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pendemo yang sedang berada di tengah kerumunan ditarik oleh seorang oknum polisi yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia dibawa mundur sambil membawa tameng. Saat itu, dua petugas lainnya mendekat dan menendang pendemo yang sedang terseret. Pendemo tersebut mencoba memegang kaki oknum polisi untuk mencegah dirinya terus ditarik.

Beberapa saat kemudian, seorang pendemo lain dengan penutup wajah menggunakan tongkat kayu untuk memukul oknum polisi yang mengenakan kemeja putih. Tindakan ini membuat oknum polisi tersebut berhenti melangkah. Setelah itu, pendemo yang terseret bangun dari posisi tengkurap dan menunjuk-nunjuk oknum polisi tersebut.

Akibat peristiwa ini, pendemo yang diseret oleh petugas mengalami luka lecet di bagian lututnya. Kejadian tersebut terjadi ketika para pendemo melakukan serangan terhadap Kantor DPRD Sulteng. Mereka memprotes dan menuntut penurunan Pajak PBB-P2 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.

Ahmad Alhabsyi, Koordinator Lapangan (Korlap) unjuk rasa yang tergabung dalam aksi tersebut, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat. Ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi sangat tidak manusiawi dan anarkis.

“Sangat disayangkan tindakan anarkis aparat terhadap masa aksi. Ada yang luka dipukul, diinjak, hingga diseret,” ujar Ahmad Alhabsyi.

Peristiwa ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang penggunaan kekuatan oleh aparat dalam menjaga ketertiban selama aksi unjuk rasa. Banyak warga yang merasa khawatir atas tindakan yang dianggap tidak proporsional dan bisa mengancam hak-hak dasar para peserta aksi.

Beberapa organisasi masyarakat dan aktivis juga turut menyampaikan kecaman terhadap insiden ini. Mereka menuntut agar ada investigasi yang transparan dan adil terhadap pelaku kekerasan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para peserta aksi.

Selain itu, isu pajak PBB-P2 yang menjadi alasan utama aksi ini juga mulai mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat. Banyak orang merasa bahwa kebijakan pajak ini memberatkan masyarakat, terutama mereka yang memiliki rumah sederhana atau lahan pertanian.

Dengan demikian, kejadian ini bukan hanya menjadi peringatan bagi aparat untuk lebih bijak dalam bertindak, tetapi juga menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya secara damai dan terstruktur.