Komitmen Pemerintah pada Ekonomi Berkelanjutan dan ESG

Perekonomian Nasional Menunjukkan Ketahanan yang Kuat

Kondisi perekonomian dunia saat ini masih menghadapi tantangan yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketegangan geo-politik maupun geo-ekonomi, hingga volatilitas pasar menjadi beberapa faktor yang memengaruhi dinamika ekonomi global. Namun, di tengah situasi tersebut, perekonomian nasional justru menunjukkan ketahanan yang solid.

Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 mencatatkan angka sebesar 5,12% (yoy), sementara pertumbuhan sepanjang Semester I-2025 tercatat sebesar 4,99% (yoy). Kinerja positif ini memberikan indikasi bahwa perekonomian Indonesia mampu bertahan dan bahkan berkembang meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global.

Selain itu, fundamental perekonomian nasional juga didukung oleh peningkatan beberapa indikator penting. Misalnya, tingkat inflasi yang terkendali dan peningkatan indeks PMI Manufaktur. Kondisi ini memberikan ruang yang lebih besar untuk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kebijakan pemerintah maupun praktik dunia usaha. Dengan demikian, ESG dapat menjadi dasar dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berdaya saing global.

ESG sebagai Fokus Utama Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa penerapan ESG tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan tata kelola. Ia menjelaskan bahwa ESG akan menjadi area yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di masa depan.

Dalam acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy 2025 (KataData SAFE 2025), ia menekankan bahwa pemerintah terus berkomitmen mendukung penerapan ESG sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hasil evaluasi Katadata ESG Index menunjukkan bahwa delapan sektor telah dinilai menggunakan 80 indikator. Dari hasil tersebut, sektor perkebunan dan energi serta pertambangan mendapatkan nilai ESG tertinggi.

Kedua sektor ini tidak hanya menjadi andalan ekspor nasional, tetapi juga mencerminkan tingginya kepatuhan dan kualitas penerapan ESG. Capaian ini memberi optimisme terhadap arah kebijakan pemerintah ke depan, sekaligus menegaskan bahwa perekonomian nasional mampu bertahan menghadapi dinamika global berkat konsumsi domestik yang signifikan.

Inklusivitas dan Keberlanjutan sebagai Prioritas

Pemerintah juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan harus berkualitas dengan upaya mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan ekstrem, serta membuka lebih banyak peluang kerja. Aspek keberlanjutan juga menjadi fokus utama, khususnya terkait isu lingkungan dan perubahan iklim.

Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pemerintah terus mendorong pembiayaan hijau dan pelaksanaan proyek pengurangan emisi. Upaya ini diperkuat melalui kerja sama multilateral, termasuk forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

Integrasi prinsip ESG diharapkan menjadi standar global dan instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Proses Aksesi ke OECD dan Stimulus Ekonomi

Saat ini, Indonesia sedang menjalani proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Standar OECD mencakup seluruh sektor, termasuk aspek ESG. Meski proses aksesi umumnya membutuhkan waktu hingga 5–8 tahun, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional dalam waktu yang lebih singkat.

Langkah ini menjadi pijakan penting agar Indonesia memiliki tata kelola yang optimal sesuai standar global. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus memperkuat kebijakan domestik melalui berbagai stimulus ekonomi. Di sisi demand, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat. Sementara di sisi supply, pemerintah memberikan insentif industri padat karya, diskon tarif transportasi, dan berbagai program lainnya.

Strategi ini bertujuan menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga berupaya membangun keseimbangan antara isu sosial dan teknis, dengan kolaborasi bersama dunia usaha dan media dalam menyampaikan narasi yang tepat kepada publik.