Masalah Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas di Kota Tasikmalaya
Beberapa waktu lalu, terdapat temuan yang mengejutkan terkait kondisi kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Temuan ini muncul setelah adanya inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, pada hari Kamis, 21 Agustus 2025. Hasil sidak tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 395 unit kendaraan dinas masih menunggak pajak.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Hilman Wiranata, menyampaikan tanggapannya terhadap temuan ini. Ia menilai bahwa kondisi ini menjadi ironi karena para Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap aturan negara, termasuk dalam hal membayar pajak.
"Kondisi ini mencerminkan ketidakpatuhan ASN terhadap kewajiban wajib pajak, yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat," ujar Hilman pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Hilman juga mengapresiasi langkah Wali Kota Tasikmalaya dalam melakukan sidak dan mengungkap masalah ini ke publik. Menurutnya, tindakan tersebut penting untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara akuntabel.
Ia menekankan bahwa masalah tunggakan pajak ini tidak sulit untuk diselesaikan. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk melunasi tunggakan tersebut. Namun, ia menilai perlu adanya tindak lanjut yang cepat, baik untuk mengetahui penyebab tunggakan—apakah karena kelalaian atau penyelewengan—maupun untuk mencegah agar masalah ini tidak berlarut-larut.
Hilman juga memberikan dukungan penuh kepada Wali Kota yang rencananya akan mengeluarkan surat edaran terkait kewajiban taat pajak bagi ASN. Menurutnya, kepatuhan dalam membayar pajak adalah bentuk nyata kontribusi ASN dalam membangun Kota Tasikmalaya dan memberikan contoh positif bagi masyarakat.
Langkah yang Perlu Dilakukan
Untuk menangani masalah ini, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, diperlukan investigasi mendalam untuk mengetahui alasan utama dari tunggakan pajak. Apakah disebabkan oleh kesalahan administrasi, kurangnya pemahaman ASN, atau bahkan ada indikasi penyelewengan?
Kedua, diperlukan koordinasi antara pihak terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah dan instansi pemerintah lainnya, untuk memastikan proses pelunasan pajak berjalan efektif dan cepat. Selain itu, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa depan.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya kepatuhan pajak. Edukasi dan sosialisasi bisa dilakukan secara berkala agar setiap pegawai pemerintah memahami kewajiban mereka dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan pajak sangat penting dalam pemerintahan. Keterlibatan DPRD dalam mengawasi dan memantau kebijakan pemerintah daerah juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya tindakan proaktif dari Wali Kota dan dukungan dari DPRD, diharapkan masalah ini dapat segera terselesaikan dan menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh elemen pemerintahan. Selain itu, hal ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan etika.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!