Dhaka, 25 Agustus -- Rupiah taka kehilangan hampir sepertiga nilainya dalam waktu yang Nasima Akter habiskan menunggu pinjaman untuk memperluas toko jahitannya di Kalihati, Tangail.
Nasima menunggu selama dua tahun yang panjang. Pada akhir 2023, dia akhirnya menerima pinjaman sebesar 2 lakh taka, kurang dari setengah dari yang dia minta untuk membeli lima mesin jahit, untuk mengakomodasi mana dia sudah berinvestasi dalam ekspansi ruang segera setelah mengajukan pinjaman tersebut.
Dia tidak tahu bahwa pinjaman usaha kecil bisa memakan waktu begitu lama untuk diberikan dan melibatkan begitu banyak kesulitan—produksi 31 jenis dokumen sambil menjaga kesabaran menghadapi pemberi pinjaman bank yang tidak ramah dan pertanyaan mereka yang agak kasar.
"Ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Mendapatkan 31 jenis dokumen seperti membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi itu belum cukup. Pegawai bank sangat tidak ramah dan terbiasa dengan mudah kehilangan kesabaran untuk menolak pinjaman," tambahnya.
Nasima akhirnya berhasil membeli tiga mesin jahit dengan meminjam dari sumber lain. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan pernah mengalami penderitaan sebesar itu lagi untuk pinjaman usaha kecil dan menengah.
"Saya tidak lagi bermimpi memperluas bisnis saya. Saya hanya ingin bertahan," katanya.
Untuk waktu yang lama, Nasima memikirkan kebutuhan dokumen-dokumen tersebut—surat izin usaha, sertifikat PPN dan pajak, sertifikat tanah dan gerai, serta catatan transaksi bisnis. Bahkan dia harus memperoleh rekomendasi dari seseorang berpengaruh di daerah setempat untuk mendapatkan pinjaman.
Asosiasi Pemilik Toko Meminta Penarikan Segera Biaya Pengawasan 1% dalam Pinjaman CMSME
"Saya percaya mereka berusaha sebaik mungkin untuk membuat saya merasa buruk. Mereka mencoba menghalangi usaha kecil untuk pergi ke mereka," kata Nasima.
Pengalaman Nasima bukanlah kejadian yang terisolasi. Pemilik usaha kecil dan menengah sering mengeluh tentang birokrasi yang menghalangi akses mereka terhadap pembiayaan.
UMKM juga mengeluh tentang tingkat bunga yang tinggi. Secara kertas, tingkat bunga sekitar sembilan persen ketika pinjaman diakses dari bank. Namun, bank berusaha sekuat mungkin untuk menjauhkan UMKM. Bank lebih suka menyalurkan pinjaman melalui lembaga kredit mikro, meminjam dari mana tingkat bunga menjadi dua kali lipat.
Banyak pemuda yang terdidik dan terlatih menghabiskan hidupnya karena tidak memiliki uang untuk memulai bisnis mereka, atau mekanisme pendanaan yang ada terlalu sulit untuk diakses.
Hasilnya adalah sektor UMKM tidak pernah mencapai targetnya.
Bank sentral, Bangladesh Bank, memiliki Departemen Program SME dan Khusus (SMESPD), yang didirikan pada Desember 2009. Sektor SME menyumbang 25% dari PDB. Bank dan lembaga keuangan diarahkan oleh kerangka kerja bank sentral saat merumuskan kebijakan kredit SME mereka.
Sebuah skema refinansi khusus sebesar 25.000 krore telah diperkenalkan untuk memudahkan pencairan pinjaman di sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bank Bangladesh memberikan panduan, bertindak sebagai dasar minimum bagi lembaga keuangan untuk mengikuti dalam praktik pemberian pinjaman SME-nya.
Bank Bangladesh hingga saat ini telah mencairkan total 47821 krore di kalangan 323734 pengusaha di sektor CMSME hingga Maret 2025. Dari jumlah tersebut, 10 persen dialokasikan untuk sektor informal, 9 persen untuk kerajinan, 39 persen untuk usaha kecil hingga CMSME, dan 38 persen untuk usaha kecil hingga CMSME.
Data bank sentral menunjukkan bahwa pada tahun 2024, berbagai bank mencairkan lebih dari 2,14 lakh kota di negara tersebut, yang lebih rendah dibandingkan 2,29 lakh kota tahun sebelumnya.
"BB sebaiknya merevisi kebijakannya untuk memudahkan akses ke permodalan, khususnya bagi pedagang kecil," kata Profesor Mustafizur Rahman, fellow terkemuka di Centre for Policy Dialogue, kepada UNB.
UMKM dan UMKM kecil merupakan sumber penting penghasilan, katanya.
Wanita pengusaha mendapatkan kurang dari 4% dari pinjaman UMKM
Studi menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen UMKM tidak memiliki akses ke perbankan formal. UMKM yang dipimpin oleh perempuan, khususnya, menghadapi bias sistemik tambahan dan mekanisme dukungan yang terbatas.
Kehidupan bagi UMKM menjadi semakin sulit, karena biaya bahan baku dan energi mereka melonjak selama beberapa tahun terakhir, meningkatkan biaya produksi mereka, sehingga banyak yang bangkrut.
Kementerian Industri sedang menyiapkan "Kebijakan UKM 2025," yang diharapkan akan memberikan peta jalan menyeluruh untuk pertumbuhan di sektor tersebut.
Para ahli dan pemimpin lembaga perdagangan menemukan pertumbuhan yang kuat di sektor UMKM penting bagi Bangladesh untuk mencapai tujuan pembangunan ekonominya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!