Kementerian Kesehatan menjelaskan peralihan tenaga kerja UHC

Kementerian Kesehatan mempertahankan bahwa hanya staf UHC yang sah dan sedang bertugas yang akan berpindah ke istilah Tetap dan Pensiun mulai dari September.

Kementerian Kesehatan telah menolak laporan yang mengklaim adanya kontradiksi dalam pernyataannya mengenai tenaga kerja Universal Health Coverage (UHC).

Dalam pernyataan pers yang dikeluarkan pada Kamis, Ouma Oluga dari Layanan Kesehatan menyebut laporan tersebut tidak akurat.

PS menjelaskan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Kesehatan Adan Duale mengenai staf UHC fokus pada konversi karyawan dari kontrak sementara menjadi tetap dan dapat pensiun.

Di sisi lain, suratnya kepada CEO Dewan Gubernur meminta verifikasi staf yang saat ini sedang bertugas untuk pembersihan gaji.

"Surat Sekretaris Utama kepada CEO Dewan Kepala Daerah fokus pada verifikasi staf yang sedang bertugas dan yang tidak, untuk keperluan pembersihan gaji," kata Oluga.

"Latihan ini merupakan hal yang rutin dan secara hukum wajib dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab akuntan," jelas Oluga.

Ia menambahkan bahwa proses verifikasi telah disepakati selama pertemuan dengan semua Anggota Komite Eksekutif Kabupaten untuk Kesehatan pada 21 Agustus 2025.

Menurut kementerian, pernyataan CS dan surat PS sama-sama sejalan dan saling melengkapi.

"Mereka memperkuat agenda reformasi yang terkoordinasi dengan tujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam mengelola tenaga kerja UHC," kata Oluga.

Kementerian memperkuat kembali bahwa seluruh staf UHC yang sah dan sedang bertugas akan berpindah ke masa jabatan tetap dan dapat pensiun mulai September 2025.

"Tindakan-tindakan ini memastikan setiap shilling dicatat dan setiap pekerja sah yang sedang bertugas dibayar secara layak dan dipindahkan," kata PS tersebut.

Oluga mengulang komitmen pemerintah untuk memperkuat tenaga kerja kesehatan sebagai pilar utama penyampaian Taifa Care sambil menjaga sumber daya publik.

"Kementerian tetap berkomitmen pada akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola sektor kesehatan," katanya.