Kemitraan Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam Program Simponi
Program Simponi (Sinergi Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri) yang digagas oleh Pemkab Karawang mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri. Program ini dijalankan sejak tahun 2023 dan dinilai mampu menjadi model pengamanan berbasis kolaborasi yang bisa diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menyampaikan bahwa program Simponi menarik karena melibatkan berbagai pihak hingga ke level paling bawah. Sinergi antara Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi ciri khas dari program ini. Ia menilai model ini layak menjadi contoh bagi daerah lain.
“Saya kira ini bisa jadi pemodelan untuk daerah lain,” ujarnya saat berkunjung ke Kantor Bupati Karawang. Menurutnya, program Simponi merupakan inovasi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan menggabungkan kekuatan pemerintah daerah, aparat TNI/Polri, serta partisipasi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan, program ini membuktikan bahwa kolaborasi dapat berjalan efektif.
Bahtiar juga menekankan bahwa rasa aman bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan jumlah personel, sistem keamanan lingkungan harus berbasis partisipasi masyarakat. “Tidak mungkin TNI dan Polri bisa menjaga seluruh wilayah Indonesia selama 24 jam,” katanya. Ia menilai, kekuatan utama tetap ada pada masyarakat sendiri.
Dengan keberhasilan menjaga stabilitas daerah serta dukungan nyata bagi aparat dan masyarakat, program Simponi diharapkan bisa menjadi inspirasi nasional. Jika daerah lain mampu mengadopsi model Karawang, iklim kondusif bisa lebih merata. Yang penting adalah sinergi, dan Karawang sudah menunjukkan hal tersebut.
Skema Insentif untuk TNI dan Polri
Salah satu faktor penguat dari program Simponi adalah adanya dukungan anggaran daerah. Pemkab Karawang memberikan insentif bulanan kepada aparat TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam program ini. Insentif tersebut disalurkan melalui kecamatan.
Di tingkat desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas masing-masing menerima insentif sebesar Rp400 ribu per bulan. Sementara di tingkat kecamatan, aparat Polsek dan Koramil memperoleh insentif sebesar Rp600 ribu per bulan. Skema insentif ini bertujuan untuk mendorong semangat dalam mendukung keamanan wilayah dan memperkuat koordinasi antara Muspida kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menjelaskan bahwa program Simponi ini awalnya tercetus saat pandemi masih mewabah. Ketika itu masyarakat didorong untuk proaktif dalam melakukan vaksinasi. “Dulu susah kalau diajak vaksin. Akhirnya dibantu sama TNI dan Polri biar masyarakat mau,” katanya. Dari situ, ia berpikir untuk melibatkan TNI dan Polri secara berkelanjutan dalam program-program strategis bersama-sama.
Aep menilai, program Simponi merupakan wujud kekompakan pimpinan tingkat kecamatan hingga desa untuk menjaga kondusitifitas wilayahnya. Forum pimpinan ini terjun langsung ke masyarakat, menerima masukan, aspirasi, dan setiap program pemda tentunya melibatkan TNI dan Polri secara aktif untuk mendorong partisipasi masyarakat.
Hasil Nyata dari Program Simponi
Wujud keberhasilan dari program Simponi terlihat dari situasi Karawang yang tetap kondusif, termasuk ketika gelombang demonstrasi secara nasional beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, berkat peran semua pihak, Karawang tetap aman. Aspirasi masyarakat bisa disampaikan tanpa menimbulkan kerusakan.
Aep menegaskan bahwa jika sampai ada pengrusakan, yang rugi adalah kita semua, karena membangun itu butuh waktu lama dan biaya besar dari uang rakyat. Dengan demikian, program Simponi tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!