Penghargaan Nasional untuk Jawa Tengah dalam Penyediaan Perumahan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan nasional sebagai provinsi peringkat pertama terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, yang menilai kinerja Pemprov Jateng sangat optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Menteri menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemprov Jateng yang telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor perumahan. Totalnya mencapai 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada tahun 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh yang berada di posisi kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di posisi ketiga dengan 2.110 unit.
Selain itu, pertumbuhan rumah subsidi juga sangat signifikan. Melalui kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, penyediaan perumahan banyak difasilitasi melalui kerja sama lintas sektor. Menteri mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh gubernur selama ini.
Komitmen Pemprov Jateng dalam Pembangunan Perumahan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jateng, bupati, wali kota, dinas-dinas, serta stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan perumahan. Menurutnya, Jawa Tengah berhasil mendapatkan peringkat pertama karena program perbaikan rumah layak huni mampu membantu sekitar 17 ribu keluarga. Ini sangat berguna bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem.
Secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 masih memiliki sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit. Di mana, 1.022.113 unit merupakan backlog kelayakan dan 310.855 unit adalah backlog kepemilikan. Untuk mengurangi beban tersebut, Pemprov Jateng pada tahun 2025 mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. Rinciannya, 17.000 unit digunakan untuk renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, sedangkan 510 unit digunakan untuk pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pembangunan Perumahan
Menurut Gubernur, upaya pembangunan perumahan ini juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Selain itu, kolaborasi antara Pemprov Jateng dengan berbagai dinas seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan bahwa penghargaan ini menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah. Hal ini juga menjadi bukti komitmen gubernur dan wakil gubernur dalam memberikan pelayanan dasar sektor perumahan.
Upaya Kolaboratif dalam Mengurangi Backlog Perumahan
Boedyo menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Semua kerja kolaborasi tersebut sudah dipantau progresnya secara berkala.
Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Setiap tahun, diharapkan alokasi anggaran meningkat. Pada tahun 2025 ini, alokasi dari pemerintah provinsi mencapai 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067 unit. Totalnya mencapai sekitar 26 ribu unit, yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terhadap layanan dasar perumahan ini.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!