Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Masuk Prioritas Pemerintah Tahun 2026
Jalan Tol Yogyakarta-Bawen menjadi salah satu proyek infrastruktur yang tengah mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Proyek ini termasuk dalam kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang menjadi prioritas untuk dikerjakan pada tahun 2026. Progres pembangunan jalan tol ini terbagi ke dalam enam seksi, masing-masing dengan tingkat kemajuan yang berbeda.
Seksi pertama, Sleman-Banyurejo, memiliki panjang sekitar 8,80 kilometer. Hingga saat ini, proses pembebasan lahan telah mencapai 96,73 persen, sementara progres konstruksi mencapai 77,68 persen. Diperkirakan, pembangunan Seksi 1 akan selesai pada kuartal kedua tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pihak terkait sedang berupaya keras agar proyek dapat segera selesai sesuai rencana.
Pembangunan jalan tol ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mobilitas lalu lintas, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian wilayah sekitar. Sejumlah warga dan pengusaha di sekitar area proyek telah menyambut baik kehadiran jalan tol ini, karena dianggap akan mempercepat akses ke pusat-pusat ekonomi dan perdagangan.
Keluarga Huang Ping Akhirnya Pindah Setelah Jalan Tol Dibuka
Di sisi lain, ada cerita tentang keluarga Huang Ping, yang tinggal di tengah lokasi jalan tol di China. Mereka sempat menjadi sorotan beberapa tahun lalu karena menolak kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah setempat. Kompensasi tersebut senilai 1,6 juta Yuan atau sekitar Rp 3,6 miliar (dengan kurs Rp 2.269) diberikan sebagai ganti rumah mereka yang terkena dampak pembangunan jalan tol.
Namun, akhirnya keluarga Huang Ping memutuskan untuk pindah setelah jalan tol resmi dibuka pada April 2025. Keputusan ini diambil setelah berbagai negosiasi dan diskusi dengan pihak berwenang. Meskipun awalnya menolak, akhirnya mereka mengakui bahwa keberadaan jalan tol akan membawa perubahan besar bagi lingkungan sekitar.
Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah Elektronik
Selain proyek infrastruktur, masyarakat juga perlu memperhatikan hal-hal teknis seperti pengurusan sertifikat tanah elektronik. Proses ini menjadi salah satu komponen penting yang harus dipersiapkan ketika masyarakat ingin mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan (Kantah).
Salah satu biaya yang perlu diperhitungkan adalah Penerimaan Bukan Pajak Negara (PNBP). Biaya ini digunakan untuk mengganti sertifikat tanah berbasis kertas fisik menjadi versi elektronik. Proses penggantian ini termasuk dalam layanan pertanahan yang terkait dengan blanko lama.
Masyarakat disarankan untuk mempersiapkan biaya tersebut agar tidak menghambat proses pengajuan. Informasi lebih lengkap mengenai biaya dan prosedur bisa diperoleh melalui Kantor Pertanahan setempat atau situs resmi BPN. Dengan memahami biaya dan prosedur, masyarakat dapat lebih mudah mengurus sertifikat tanah mereka secara efisien.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!