Menteri Sekretaris Negara: Kasus Korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebagai Pelajaran bagi Seluruh Anggota Kabinet
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kasus korupsi yang menimpa Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh jajarannya bekerja keras dalam memerangi tindak pidana korupsi.
“Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat pemerintahan untuk benar-benar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi,” ujar Prasetyo pada Jumat (22/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah secara resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa pihak Istana Kepresidenan mendukung proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya,” katanya.
Prasetyo menekankan bahwa kasus yang menjerat Immanuel Ebenezer merupakan peringatan bagi seluruh anggota kabinet. Ia berharap hal ini dapat menjadi pengingat agar tidak ada lagi tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah.
Penetapan Tersangka dan Operasi Tangkap Tangan
Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu (20/8/2025). Bersamanya, 10 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa Immanuel Ebenezer diduga menerima uang sebesar Rp 3 miliar dari praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Uang tersebut dikirimkan kepada dirinya pada Desember 2024.
Menurut Setyo, dalam perkara ini ditemukan adanya praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan kenaikan tarif sertifikasi. Tarif awalnya sebesar Rp 275.000, namun di lapangan, para pekerja atau buruh harus membayar hingga Rp 6.000.000 karena modus pemerasan seperti memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan sertifikasi jika tidak membayar tambahan.
KPK mencatat bahwa selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar, yang kemudian dialirkan kepada para tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer yang menerima Rp 3 miliar. Selain itu, KPK juga menduga bahwa Immanuel Ebenezer menerima motor merek Ducati. Motor tersebut dibeli secara off the road sehingga tidak dilengkapi surat BPKB dan STNK.
Setyo menjelaskan bahwa pembelian motor tersebut dilakukan agar tidak diketahui publik. Diperkirakan, plat nomor kendaraan tersebut dipasang kosong dan akan didalami lebih lanjut. Proses pengurusan di Samsat belum dilakukan.
Praktik Korupsi Berlangsung Sejak 2019
Setyo menuturkan bahwa praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 sudah berlangsung sejak 2019, meskipun saat itu Immanuel Ebenezer belum bergabung ke dalam kabinet. Namun, setelah menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ia justru membiarkan praktik tersebut terus berlanjut dan bahkan ikut meminta jatah.
“Peran IEG (Immanuel Ebenezer) adalah dia tahu, dan membiarkan bahkan kemudian meminta. Artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengatuan oleh IEG,” ujar Setyo.
Kasus ini menjadi bukti bahwa tindakan korupsi tidak hanya terjadi di luar kabinet, tetapi juga di dalam lembaga pemerintahan. KPK menegaskan bahwa mereka akan terus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!