Peran Penting Atlas Siaga Sesar Lembang dalam Pencegahan Bencana
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya keberadaan Atlas Siaga Sesar Lembang (ASSL) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Menurutnya, dokumen ini berfungsi sebagai alat peringatan dini yang dapat memberikan sinyal tentang potensi gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang.
“Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa, yaitu pencegahan dini. Kita terus memberi peringatan,” ujar Dedi saat berbicara pada Jumat (22/8/2025).
Dedi menyampaikan bahwa masih banyak warga yang sulit menerima peringatan bencana jika belum benar-benar terjadi. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah lama memberi peringatan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap Sesar Lembang.
“Saya sudah berbicara sejak lama, agar masyarakat lebih waspada terhadap Sesar Lembang. Ini bukan hal yang tidak mungkin terjadi,” katanya.
Untuk itu, ia meminta para kepala daerah, mulai dari Bupati, Wali Kota, Camat hingga Kepala Desa, untuk segera menggerakkan masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana.
“Bukan sesuatu yang tidak terduga. Kita sudah memprediksi dan tinggal melakukan persiapan. Yang tinggal di Bandung harus siap,” ujarnya.
Langkah Mitigasi Bencana Berdasarkan Data Wilayah
Dedi menegaskan perlunya pemerintah daerah menyusun langkah mitigasi bencana sesuai dengan data wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa arah evakuasi, penyimpanan logistik, serta koordinasi teknis harus dipetakan sejak dini.
“Jika data wilayah sudah jelas, maka langkah-langkah tersebut harus segera dibuat. Jika terjadi bencana, kita tahu arahnya ke mana dan tempat penyimpanan logistiknya di mana,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi akan diatur oleh Kepala BPPD Jawa Barat. “Logistiknya masuk di mana? Itu semua harus dipersiapkan sejak awal,” tambahnya.
Simulasi dan Koordinasi dengan BPBD
Selain itu, Dedi telah menjalin koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar. Ia bahkan memberi instruksi agar segera dilakukan simulasi penanganan bencana akibat Sesar Lembang.
“Saya sudah memerintahkan Kepala BPPD Provinsi Jawa Barat untuk membuat simulasi bila terjadi bencana akibat Sesar Lembang,” ujarnya.
Persiapan Relokasi dan Tantangan yang Dihadapi
Terkait relokasi, Dedi mengingatkan bahwa langkah ini membutuhkan kesediaan masyarakat. Menurutnya, kendala utama sering muncul karena warga cenderung enggan direlokasi sebelum bencana benar-benar terjadi.
“Kita sudah siapkan tempat relokasi. Tapi yang penting adalah kesiapan masyarakat untuk direlokasi sejak awal. Pertanyaannya, apakah mereka mau direlokasi sebelum bencana terjadi? Biasanya mereka tidak mau sampai bencana benar-benar terjadi,” katanya.
Larangan Pembangunan di Kawasan Rawan Bencana
Selain simulasi dan relokasi, Dedi menegaskan perlunya upaya pencegahan lain seperti larangan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang rawan bencana.
“Saya sudah berorientasi untuk melindungi area-area yang rentan. Bulan November lalu saya mulai menanam pohon dan mencabut beberapa izin. Tidak boleh lagi ada pembangunan di daerah berisiko,” ujarnya.
Ia menegaskan kembali kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat untuk tidak lagi mengeluarkan izin di kawasan-kawasan yang memiliki potensi bencana akibat Sesar Lembang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!