Pekerja Pariwisata Jawa Barat Menunda Aksi Demonstrasi
Aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar oleh para pekerja pariwisata di Jawa Barat pada Senin (25/8/2025) di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, akhirnya ditunda. Sebelumnya, aksi ini dianggap sebagai respons terhadap kebijakan pelarangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak negatif kepada para pekerja pariwisata, termasuk menyebabkan banyak dari mereka menganggur dan terancam PHK.
Herdis Subarja, Koordinator Serikat Pekerja Pariwisata Jawa Barat, membantah informasi bahwa aksi demonstrasi telah dibatalkan. Ia menjelaskan bahwa penundaan aksi hanya dilakukan sementara untuk melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha dan pekerja sendiri. Selain itu, pihaknya juga menerima imbauan dari aparat agar tidak menggunakan bus dalam aksi karena berpotensi mengganggu lalu lintas di Kota Bandung.
"Kita tidak membatalkan aksi, tapi hanya menunda. Surat yang saya pegang itu menyebutkan penundaan," ujar Herdis saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan bahwa tidak ada intervensi dari pihak mana pun terkait penundaan aksi. Herdis juga menyatakan bahwa pihaknya sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan telah melakukan dialog mengenai larangan studi tur. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya meminta revisi surat edaran gubernur terkait larangan tersebut.
"Kita sepakat bahwa piknik yang dibungkus menjadi studi tur dilarang. Namun, jika ada siswa sekolah dan orang tua siswa yang ingin melakukan piknik, kita tidak ingin ada pelarangan," kata Herdis.
Di sisi lain, informasi pembatalan aksi demonstrasi keluar dari mulut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui media sosialnya. Ia menyatakan bahwa aksi yang seharusnya dilaksanakan hari ini dibatalkan. Meskipun demikian, Dedi Mulyadi tidak menyebutkan alasan pasti pembatalan tersebut. Ia justru menyampaikan terima kasih kepada para pekerja pariwisata yang membatalkan aksi.
"Saya mendapatkan informasi bahwa rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin (25/8/2025) di halaman Gedung Sate dan di depan Gedung DPRD Jabar oleh solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat dibatalkan," ujar Dedi.
Alasan Penundaan dan Tuntutan Pekerja Pariwisata
Penundaan aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai langkah strategis agar para pekerja pariwisata dapat lebih mempersiapkan diri dan mengajukan tuntutan secara lebih terstruktur. Herdis menjelaskan bahwa selama masa penundaan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pengusaha dan organisasi serikat pekerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak.
Selain itu, penundaan juga dilakukan untuk menghindari potensi gangguan lalu lintas yang mungkin terjadi jika aksi dilakukan dengan menggunakan bus. Hal ini disampaikan oleh aparat setempat sebagai bentuk perhatian terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Peran Gubernur dalam Proses Dialog
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampaknya berada dalam posisi yang aktif dalam proses dialog dengan para pekerja pariwisata. Meskipun ia tidak secara langsung menyebutkan alasan pembatalan aksi, ia menunjukkan sikap terbuka dan bersedia mendengarkan keluhan para pekerja. Dedi juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan yang memengaruhi sektor pariwisata.
Tuntutan Utama Pekerja Pariwisata
Pekerja pariwisata menuntut adanya revisi kebijakan terkait larangan study tour. Mereka berargumen bahwa kebijakan tersebut tidak hanya merugikan industri pariwisata, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan dan rekreasi siswa. Dengan adanya penundaan aksi, mereka berharap bisa mengajukan permohonan secara lebih terstruktur dan didukung oleh berbagai pihak.
Kesimpulan
Penundaan aksi demonstrasi oleh para pekerja pariwisata di Jawa Barat menunjukkan upaya untuk mencari solusi yang lebih baik. Dengan melakukan konsolidasi dan dialog, para pekerja berharap bisa mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak. Sementara itu, pihak pemerintah juga menunjukkan sikap terbuka dalam menghadapi aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bisa tercipta keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!