Aksi Demonstrasi di Depan Gedung DPR/MPR RI
Pada Senin (25/8/2025), kembali terjadi aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Ribuan massa turun ke jalan untuk menyampaikan penolakan terhadap kenaikan tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR. Aksi ini berlangsung dengan suasana yang cukup panas dan menimbulkan kericuhan di sekitar kompleks parlemen.
Penanganan oleh Aparat Keamanan
Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, kepolisian bersama TNI dan Pemda DKI mengerahkan 1.250 personel gabungan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Susatyo Purnomo, menjelaskan bahwa para personel ini ditempatkan di sejumlah titik strategis sekitar Gedung DPR. Langkah ini dilakukan guna mencegah terjadinya bentrokan besar dan memastikan aksi berjalan secara tertib.
Harapan DPR agar Aksi Tetap Damai
Menanggapi aksi tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menyampaikan harapan agar demonstrasi bisa berlangsung damai tanpa tindakan destruktif. Menurutnya, menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan publik lain. "Silakan menyuarakan pendapat, tetapi jangan sampai merugikan masyarakat luas," ujarnya di kompleks parlemen.
Fokus Pemerintah pada Acara Kenegaraan
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku belum sempat memantau jalannya demo. Ia mengatakan pemerintah sedang fokus pada acara penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. "Kami sedang memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar bagi bangsa," kata Prasetyo saat ditanya wartawan.
Pandangan Yusril tentang Demo
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang aksi unjuk rasa. Menurutnya, demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. "Silakan saja demo, bahkan kalau ada yang ingin menyuarakan pembubaran DPR atau MPR sekalipun, itu hak rakyat. Tapi jangan sampai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum," ucap Yusril di Universitas Indonesia, Depok.
Situasi di Lapangan
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa massa sempat memenuhi akses utama ke Gedung DPR sehingga arus lalu lintas sekitar Senayan terganggu. Beberapa jalan ditutup, termasuk akses menuju Tol Dalam Kota. Penumpang yang hendak ke Stasiun Palmerah pun harus berjalan kaki karena sejumlah jalan sekitar lokasi ditutup aparat.
Aspirasi dan Harapan Masyarakat
Demo pada 25 Agustus ini mencerminkan keresahan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. DPR dan pemerintah diminta lebih peka dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Meski berbeda pendapat, baik DPR maupun pemerintah sepakat bahwa menyuarakan aspirasi adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, mereka juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan agar aksi tidak berujung pada kerusuhan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!