Aksi Unjuk Rasa Besar di Pati, Jawa Tengah
Aksi unjuk rasa besar akan kembali digelar di kawasan alun-alun Pati, Jawa Tengah, pada Senin (25/8/2025). Kali ini, warga Kabupaten Pati akan melakukan aksi untuk menuntut DPRD Pati segera menyelesaikan pembahasan Pansus Hak Angket dan memakzulkan Bupati Sudewo. Aksi ini diinisiasi oleh Ahmad Husein, yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menggelar demo besar pada 13 Agustus 2025.
Aliansi Baru: Masyarakat Pati Timur Bersatu
Husein kini membawa nama baru dalam aksi kali ini. Ia mengumumkan bahwa aliansinya kini bernama "Masyarakat Pati Timur Bersatu". Meski demikian, ia menegaskan bahwa aliansi ini tetap mewakili seluruh masyarakat Pati. Dalam pernyataannya, Husein menyebut bahwa rencananya akan ada sekitar 50 ribu orang yang turut serta dalam aksi tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa surat pemberitahuan ke Polresta Pati akan segera dikirimkan. Tujuannya jelas, yaitu menuntut DPRD melengserkan Bupati Sudewo. Husein menjelaskan bahwa dirinya tidak lagi menggunakan nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu karena kelompok tersebut telah membuat kesepakatan dengan Polresta Pati untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa sampai proses Pansus Hak Angket DPRD Pati selesai.
"Ada kesepakatan itu, jadi sekarang saya pakai nama berbeda," ujarnya. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh dua koordinator aliansi sebelumnya, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan karena diduga memicu kericuhan saat aksi 13 Agustus.
Imbauan untuk Tidak Anarkis
Husein juga mengimbau agar peserta demo tidak bersikap anarkis dan tidak merusak fasilitas publik. Ia bahkan menyebut telah mendeteksi adanya rencana penyusupan dalam demo 25 Agustus mendatang.
"Bahkan saya dengar akan ada penyusup yang bikin kericuhan dengan bawa bom molotov. Saya harap jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau ada yang ricuh, Polresta Pati harus langsung tangkap," tegasnya.
Posko Pengawalan Pansus Hak Angket
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah mendirikan posko pengawalan Pansus Hak Angket di depan gerbang selatan Gedung DPRD Pati pada Senin (18/8/2025) petang. Posko ini dibentuk untuk mengawal proses pemakzulan Bupati Sudewo di DPRD, menampung aspirasi masyarakat, dan menyuarakan korban tindakan represif saat demo 13 Agustus.
Fokus ke KPK, Tidak Terlibat dalam Aksi 25 Agustus
Koordinator Posko, Hanif, menegaskan bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa 25 Agustus. “Kalau ada aksi lagi, bukan dikoordinasikan oleh aliansi kami. Fokus kami sekarang mengawal Pansus hak angket,” kata Hanif.
Hanif juga menambahkan bahwa aliansi mereka berencana mendirikan posko pengawalan di KPK dan akan melakukan pengawalan langsung ke Jakarta terkait dugaan kasus korupsi Bupati Sudewo. “Akan ada yang berangkat ke Jakarta, tapi waktunya masih kami diskusikan,” pungkas Hanif.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!