Awal Mula QR Code dan Perkembangan Menuju Standar Nasional
Awalnya, teknologi Quick Response Code (QR) ditemukan oleh Masahiro Hara, seorang insinyur Jepang. Tujuan awal dari penemuan ini adalah untuk membantu pabrik dalam melacak komponen mobil dengan lebih efisien. Seiring berjalannya waktu, teknologi ini berkembang pesat dan menjadi dasar dari media transaksi yang kini dikenal sebagai QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Pada Agustus 2025, QRIS resmi masuk ke tanah kelahiran leluhurnya, yaitu Jepang, setelah mengalami transformasi dari sekadar kode QR menjadi alat transaksi digital. Hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari teknologi yang awalnya hanya digunakan untuk keperluan logistik.
Sejak diluncurkan secara resmi oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019, QRIS mendapat respons positif dari masyarakat dan menjadi tulang punggung revolusi pembayaran digital di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2024-2025, volume transaksi QRIS pada kuartal I 2025 mencapai 2,6 miliar transaksi, meningkat dari 374 juta transaksi pada kuartal I 2024. Nilai transaksi juga meningkat signifikan, dari Rp105 triliun pada kuartal I 2024 menjadi Rp262,1 triliun pada kuartal I 2025.
Perkembangan ini tidak terlepas dari semakin luasnya penggunaan QRIS, terutama di kalangan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keunggulan utama dari QRIS adalah kemudahan penggunaan, karena satu kode QR dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital atau mobile banking.
Inovasi dan Ekspansi QRIS
Bank Indonesia terus berinovasi dengan mengembangkan fitur-fitur baru dalam QRIS, seperti QRIS Tuntas yang memungkinkan tarik tunai dan transfer, serta QRIS Antarnegara (cross-border) yang memungkinkan pengguna bertransaksi di luar negeri, seperti di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Ekspansi ini membuktikan bahwa QRIS tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga ingin menjadi standar internasional.
QRIS juga mulai merambah ke kawasan Asia Timur, dengan Jepang sebagai negara pertama yang menerima QRIS secara resmi, diikuti oleh China. Dengan adanya QRIS, potensi ekspansi ke area yang lebih luas sangat besar. Ini menjadikan QRIS sebagai bentuk diplomasi ekonomi digital dan soft power Indonesia.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, serta diplomat senior Eriko Nakano, memberikan apresiasi terhadap QRIS. Mereka menyebut bahwa sistem pembayaran ini memiliki potensi untuk lebih maju dan canggih dibandingkan sistem yang ada di Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS bukan hanya sebuah inovasi teknologi, tetapi juga representasi dari kekuatan ekonomi digital Indonesia.
Soft Power dan Identitas Nasional
QRIS telah menjadi sarana diplomasi yang kuat, karena melalui inovasi cross-border, QRIS menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menciptakan standarisasi layanan pembayaran digital baik secara nasional maupun regional. Di Jepang, setiap penyedia jasa keuangan masih memiliki kode QR sendiri, sedangkan di Indonesia, QRIS berhasil menyatukan berbagai penyedia layanan pembayaran digital di bawah satu standar.
Adopsi QRIS juga terjadi dengan cepat, terutama di kalangan UMKM. QRIS kini menjadi alat pembayaran harian yang digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko modern hingga pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Selain itu, QRIS juga menjadi simbol kemandirian digital Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, Indonesia mampu memiliki identitas resmi di dunia pembayaran. Dampaknya terhadap perekonomian sangat signifikan, karena integrasi QRIS mempermudah wisatawan dan pelaku usaha dari negara-negara yang terafiliasi untuk bertransaksi di Indonesia.
Isu Strategis dan Tantangan
Meskipun suksesnya QRIS patut diapresiasi, beberapa isu strategis tetap menjadi tantangan. Risiko keamanan seperti penipuan (phishing), penyalahgunaan kode QR, dan kebocoran data pribadi menjadi perhatian penting. Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia dan para penyedia layanan harus terus meningkatkan keandalan sistem keamanan serta edukasi publik.
Isu biaya layanan atau Merchant Discount Rate (MDR) juga menjadi tantangan, karena perlu dijaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis penyedia layanan dan kemampuan UMKM. Saat ini, MDR sudah diatur ringan, berkisar antara 0–0,7%, bahkan bisa 0% untuk usaha mikro dengan transaksi hingga Rp500.000.
Selain itu, tantangan lain adalah kemerataan infrastruktur internet dan literasi digital di wilayah-wilayah yang masih kurang akses. Untuk mewujudkan inklusi keuangan yang merata, diperlukan strategi agar masyarakat di daerah terpencil bisa mendapatkan akses yang layak.
Setelah sukses di kawasan ASEAN dan mendapat pengakuan dari Jepang, perluasan dan integrasi QRIS dengan sistem pembayaran global lainnya masih menjadi isu strategis. Tantangannya adalah menyelaraskan standar teknis, regulasi, dan kebijakan dengan sistem yang ada di negara-negara tersebut.
Kesimpulan
Awalnya, QR Code diciptakan oleh Masahiro Hara pada tahun 1994 dengan tujuan mempermudah proses logistik suku cadang mobil. Dia tidak pernah menyangka bahwa kode kotak hitam-putih itu akan menjadi bahasa transaksi global tiga dekade kemudian.
Kini, melalui QRIS, Indonesia tidak hanya mengadopsi QR Code, tetapi menjadikannya sebagai identitas nasional dan alat diplomasi ekonomi digital. Ini membuktikan bahwa teknologi lokal bisa bersaing, bahkan menjadi contoh nyata bagaimana Indonesia mampu menciptakan standar sendiri yang dihargai di tingkat global.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!