Bulog dan Bapanas Kunci Pasokan Beras dengan Anggaran Rp22,73 Triliun

Peran Bulog dalam Penguatan Cadangan Beras Nasional

Perum Bulog saat ini sedang menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait penggunaan dana sebesar Rp22,73 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso menjelaskan bahwa perusahaan masih menunggu rincian penugasan dari Bapanas untuk tahun 2026. "Bulog sebagai operator, maka terkait dengan RAPBN 2026 tersebut, kami masih menunggu rencana penugasan dari Bapanas," ujar Wiwiet kepada media.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp22,73 triliun tersebut ditujukan khususnya untuk penguatan CBP. Ia optimis dana tersebut akan memberikan dampak positif bagi stabilitas pasokan beras nasional. "Pastinya cadangan beras pemerintah akan lebih kuat. Pak Prabowo sangat concern dalam penguatan cadangan pangan nasional, khususnya beras," tambah Arief.

Penugasan penyerapan beras dan gabah setara beras pada 2026 akan dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah disetujui melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas). "Selama Peraturan Presiden (Perpres) masih sama, Bapanas akan menyiapkan penugasan dengan izin rakortas," jelas Arief.

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah dan beras petani hingga 3 juta ton setara beras pada 2026. Pendanaannya sebagian besar berasal dari dana Operator Investasi Pemerintah (OIP).

"Di RAPBN 2026, dana OIP Perum Bulog direncanakan sebesar Rp22,73 triliun," demikian disebutkan dalam dokumen tersebut. Pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang efisien agar dana tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Dengan status ini, Perum Bulog menerima investasi melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema ini merupakan pendanaan alternatif di luar subsidi, bersifat nonpermanen dan fleksibel.

Skema investasi ini memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri dengan mekanisme revolving fund dan biaya rendah. Tujuan utamanya adalah menyerap produksi beras dan gabah dari petani, khususnya di 26 wilayah dan 8 sentra produksi.

Tujuan lain dari dana OIP adalah menjaga ketersediaan beras di pasar dan stok CBP, menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani dan konsumen, serta mengurangi ketergantungan impor beras. Selain itu, dana ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank, sehingga menurunkan beban bunga dan risiko penjaminan pemerintah.

"Dengan demikian, dana OIP Perum Bulog diharapkan dapat menjamin ketersediaan pasokan beras, menjaga stabilitas harga beras, serta meningkatkan kesejahteraan petani sesuai tujuan program ketahanan pangan nasional," tambahnya.

Untuk diketahui, dana OIP Perum Bulog pada 2025 digunakan untuk pembelian gabah dan beras di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.