Target Pertumbuhan Kredit BTN Hingga 2025
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN membidik pertumbuhan kredit sebesar 7-9% hingga akhir 2025. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyatakan optimisme terhadap pencapaian target ini, mengingat adanya berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung kredit di sektor perumahan.
Salah satu kebijakan penting adalah aturan baru dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada April 2025. Aturan ini mengatur kembali batas maksimal penghasilan penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam aturan tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Jabodetabek bisa mengakses KPR subsidi dengan batas penghasilan Rp 12 juta untuk individu, atau Rp 14 juta bagi pasangan suami-istri. Sebelumnya, batas maksimal pendapatan hanya Rp 8 juta.
Nixon menyatakan bahwa peningkatan batas penghasilan ini memberi dampak positif bagi bank. “Ini berita bagus (untuk bank) kalau selama ini batas penghasilan sekitar maksimal Rp 8 juta sudah didorong ke Rp 14 juta,” katanya dalam paparan kinerja 2025 Bursa Efek Indonesia.
Selain itu, ada peningkatan signifikan kuota penyaluran FLPP tahun ini dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Hingga Juni 2025, BTN telah menyalurkan sekitar 95 ribu unit atau 78% dari total realisasi nasional. Nixon menargetkan pihaknya dapat menyalurkan KPR FLPP mencapai 230 ribu unit pada akhir tahun ini, melonjak dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya 160 ribu unit.
“Kami yakin (target tersebut) di tahun depan bisa dicapai,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa skema FLPP berbeda dengan program pembiayaan perumahan lain. Dalam FLPP, likuiditas berasal dari pemerintah, bukan dari bank. BTN juga tengah bernegosiasi dengan Kementerian PKP dan Kementerian Keuangan terkait sejumlah biaya agar margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) bisa meningkat.
“Sudah ada titik terang, mudah-mudahan segera disetujui. Dan memperlebar NIM kami setidaknya,” ujarnya.
Program KUR Perumahan dan Dampaknya
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Agustus 2025 juga meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini terbagi dua, yakni untuk pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan untuk masyarakat. Skema ini memiliki mekanisme berbeda, di mana likuiditas berasal dari bank, tetapi bunga disubsidi pemerintah.
Dalam KUR Perumahan, konsumen hanya membayar bunga 6% sepanjang usia kredit. Subsidi bunga diberikan selama lima tahun, setelah itu bank akan memperpanjang kredit dengan skema komersial. “Jadi bedanya, kalau FLPP likuiditasnya ditopang pemerintah, sedangkan di KUR Perumahan yang disubsidi adalah bunganya,” kata Nixon.
Adapun untuk pengembang UMKM, pemerintah memberikan kredit hingga Rp 5 miliar dengan bunga subsidi, yang bisa digunakan hingga empat kali putaran (revolving) sehingga total mencapai Rp 20 miliar. Sementara itu, untuk masyarakat, KUR perumahan dapat dimanfaatkan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah dengan plafon hingga Rp 500 juta, juga dengan bunga subsidi.
“Cuma memang ini buat sektor yang produktif, dimana buat yang developer ini akan diberikan kredit dengan subsidi bunga,” ujarnya.
Menurut Nixon, skema baru ini akan mengubah peta perumahan nasional karena tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memperbaiki rumah toko (ruko) atau tempat usaha kecil milik UMKM. “Banyak UMKM yang rumahnya juga menjadi tempat usaha. Dengan plafon renovasi hingga Rp 500 juta, kualitas tempat tinggal sekaligus usahanya bisa jauh lebih layak,” ujarnya.
Kinerja BTN Sepanjang Semester I 2025
BTN membukukan laba bersih sebesar Rp 1,7 triliun pada semester pertama 2025. Capaian laba BTN naik 13,6% year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun. Volume yang diperdagangkan tercatat 17,83 juta dengan nilai transaksi Rp 23,18 miliar dan kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 18,31 triliun.
Pertumbuhan laba bersih BTN ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang melesat 55% menjadi Rp 9,34 triliun. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4%. Di sisi lain, Cost-to-Income Ratio (CIR) turun dari 58,8% menjadi 43,8%.
Hingga semester pertama 2025, BBTN membukukan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 406,38 triliun, meningkat 11,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan yang hanya naik 6,6% secara tahunan.
Nixon menjelaskan, kenaikan DPK sejalan dengan strategi perseroan dalam memperkuat mesin pendanaan, khususnya melalui peningkatan dana murah atau CASA yang bersumber dari segmen ritel dan institusi.
Adapun penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tercatat tumbuh 6,8% secara tahunan pada semester I 2025, menjadi Rp 376,11 triliun. Pertumbuhan kredit ini terutama didukung oleh:
- Kredit dan pembiayaan sektor perumahan yang naik 6,2% menjadi Rp 317,77 triliun.
- KPR subsidi meningkat 6,5% menjadi Rp 182,17 triliun.
- KPR non-subsidi tumbuh 8,8% menjadi Rp 110,72 triliun.
- Kredit sektor non-perumahan (non-housing loan) naik signifikan 10,5% yoy menjadi Rp 58,34 triliun.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!