Rencana Defisit Anggaran APBD Kota Tegal Tahun 2026
Dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD Kota Tegal Tahun Anggaran (TA) 2026, Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono menyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota tersebut diprediksi akan mengalami defisit sebesar Rp 8.800.000.000. Prediksi ini disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Tegal pada Jumat, 12 September 2025.
Defisit anggaran terjadi karena rencana anggaran belanja daerah lebih besar dibandingkan rencana pendapatan daerah. Dalam Nota Keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kota Tegal TA 2026 direncanakan mencapai Rp 1.232.036.243.000, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.240.836.243.000. Hal ini menunjukkan adanya selisih sebesar Rp 8.800.000.000 yang menjadi defisit anggaran.
Komposisi Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang direncanakan terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp 459.234.232.000. Kedua, Pendapatan Transfer yang direncanakan sebesar Rp 772.802.011.000. Kombinasi dari kedua sumber pendapatan ini membentuk total pendapatan daerah yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan belanja pemerintah kota.
Rincian Belanja Daerah
Sementara itu, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp 1.240.836.243.000 terbagi menjadi tiga komponen utama. Pertama, belanja operasional yang mencakup pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, biaya administrasi, dan kegiatan operasional lainnya, dengan estimasi sebesar Rp 1.180.886.603.624. Kedua, belanja modal yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang, sebesar Rp 56.949.639.376. Ketiga, belanja tak terduga yang diperuntukkan untuk kebutuhan darurat atau situasi yang tidak terprediksi, yaitu sebesar Rp 3.000.000.000.
Pembiayaan Daerah
Selain itu, terdapat rencana pembiayaan daerah yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 6.200.000.000. Pembiayaan ini bertujuan untuk menutupi defisit anggaran yang muncul dari perbedaan antara pendapatan dan belanja.
Dasar Hukum dan Arah Pembangunan
Penyusunan RAPBD TA 2026 dilakukan sebagai tindak lanjut dari nota kesepakatan antara Pemkot Tegal dan DPRD tentang KUA PPAS tahun 2026. Selain itu, landasan hukum yang digunakan mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Arah kebijakan pembangunan Kota Tegal di tahun 2026 fokus pada penguatan berbagai aspek penting. Beberapa bidang utama yang menjadi prioritas antara lain tata kelola pemerintahan, sosial budaya, infrastruktur, lingkungan hidup, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender, toleransi beragama, serta pengembangan berbasis riset dan inovasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!