Komisi IX DPR Kecam Tindakan Korupsi Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Pimpinan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan kekecewaan terhadap penunjukan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan terkait penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pernyataan ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi IX, Muhammad Yahya Zaini, yang menilai bahwa posisi Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel tidak seharusnya terlibat dalam tindakan korupsi.
Yahya menekankan bahwa sebagai salah satu pembantu Presiden Prabowo Subianto, Noel memiliki tanggung jawab besar. Ia juga menyoroti pendapatan besar yang diterima oleh Noel sebagai komisaris di PT Pupuk Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa ia tidak perlu mencari keuntungan dari jabatan yang dipegangnya.
“Yang bersangkutan sudah menjadi komisaris BUMN dengan pendapatan yang besar. Seharusnya tidak perlu lagi mencari-cari keuntungan dari jabatan yang dipegangnya,” ujarnya dalam pernyataannya.
Komisi IX juga menyoroti kasus ini karena keterkaitannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan, yang baru saja terungkap terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing. Dari situasi ini, Yahya berharap jajaran kementerian dapat belajar untuk tidak mengulangi tindakan korupsi yang sama.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan prinsip antikorupsi bagi para pejabat negara. Hal ini dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Dampak Korupsi terhadap Ekonomi Nasional
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Charles Honoris, menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak tindakan korupsi yang dilakukan Noel terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia. Menurutnya, dugaan praktik pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikat perizinan sangat merugikan iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Charles menegaskan bahwa DPR mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi para pejabat publik untuk tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.
“Kami berharap siapa pun yang nantinya ditugaskan untuk mengisi jabatan Wamen yang baru dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi,” katanya.
Penetapan Tersangka oleh KPK
Sebelumnya, KPK menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut informasi yang disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, biaya sertifikat K3 yang seharusnya hanya Rp 275 ribu, nyatanya membuat buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta.
Selain Noel, KPK telah menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Total tersangka dalam kasus ini mencapai 11 orang. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Rabu, 20 Agustus 2025. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menangkap 14 orang yang terdiri dari pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.
Selain itu, KPK juga melakukan penyitaan terhadap 15 unit mobil dan 7 unit sepeda motor, termasuk salah satu kendaraan milik Noel. Uang tunai senilai Rp 170 juta serta US$ 2.201 juga disita sebagai barang bukti.
Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Dengan adanya tindakan tegas dari KPK, diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih serta transparan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!