Aliansi Ekonomi Indonesia Bertemu Luhut, Bahas 7 Tuntutan Darurat Ekonomi

Peran Ekonom dalam Membangun Fondasi Ekonomi Nasional yang Tangguh

Pertemuan antara Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) dan pihak pemerintah menjadi momen penting dalam upaya memperkuat kebijakan ekonomi nasional. Dalam pertemuan tersebut, AEI menyampaikan tujuh desakan darurat yang dianggap sangat krusial untuk segera diperhatikan oleh pemerintah.

Desakan ini mencakup berbagai isu strategis seperti deregulasi, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Para ekonom menilai bahwa beberapa kebijakan yang ada saat ini masih menghambat tumbuhnya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar pemerintah melakukan perubahan drastis dalam hal regulasi dan perizinan.

Langkah Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menerima langsung desakan dari para ekonom. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan kalangan akademisi dan ekonom dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Menurutnya, data dan kajian mendalam menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang gencar melakukan deregulasi sebagai langkah utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan bagi pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan relokasi perusahaan garment dan alas kaki di tengah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Upaya ini dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

Desakan Darurat yang Disampaikan oleh AEI

AEI telah merumuskan tujuh desakan darurat yang harus segera dijadikan prioritas. Berikut adalah beberapa poin utama dari desakan tersebut:

• Perbaikan alokasi anggaran: Desakan ini menuntut penataan ulang anggaran agar lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga medis serta guru. Saat ini, belanja program populis seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai terlalu besar dan mengorbankan sektor-sektor penting lainnya.

• Independensi institusi negara: AEI menekankan pentingnya menjaga independensi dan transparansi berbagai lembaga negara seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya adalah untuk menghindari intervensi politik yang bisa mengganggu kinerja lembaga-lembaga tersebut.

• Menghentikan dominasi negara: Desakan ini menyoroti risiko dominasi negara dalam berbagai sektor, termasuk peran BUMN, TNI, dan Polri yang dianggap mengurangi kompetisi pasar dan mengganggu perkembangan UMKM serta sektor swasta.

• Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi: Para ekonom menilai bahwa banyak kebijakan yang tidak mendukung lingkungan usaha yang sehat. Oleh karena itu, mereka menuntut pencabutan kebijakan diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor, serta penguatan perizinan dan penindakan terhadap usaha ilegal di sektor ekstraktif.

Fokus pada Ketimpangan dan Kesejahteraan Sosial

Desakan kedua menekankan pentingnya kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Ini mencakup integrasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, penguatan perlindungan sosial adaptif, serta konversi subsidi energi menjadi bantuan tunai. Selain itu, AEI juga menyerukan pemberantasan judi online lintas negara yang dinilai merusak stabilitas ekonomi.

Selain itu, desakan keenam menekankan kembali kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis. Program-populis yang dinilai mengganggu kestabilan fiskal, seperti sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan hilirisasi, perlu dievaluasi ulang agar tidak mengganggu prudensi fiskal.

Membangun Kualitas Institusi dan Tata Kelola Negara

Terakhir, AEI menyerukan peningkatan kualitas institusi dan pembangunan kepercayaan publik. Mereka menekankan pentingnya memberantas konflik kepentingan dan perburuan rente dalam tata kelola penyelenggara negara. Dengan demikian, pemerintahan akan lebih sehat dan berkeadilan.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, ekonom, dan dunia akademik, diharapkan fondasi ekonomi nasional akan lebih tangguh dan siap menghadapi dinamika global.