Pemerintah Pastikan Gula Kristal Rafinasi Tidak Masuk Pasar Konsumen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan gula kristal rafinasi (GKR) tidak masuk ke pasar konsumsi rumah tangga. Ia menegaskan bahwa GKR hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri dan bukan untuk digunakan oleh masyarakat umum.
“Kami melakukan evaluasi menyeluruh bersama kementerian/lembaga serta aparat terkait menindaklanjuti isu GKR yang merembes ke pasar,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 September 2025. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengawasi distribusi GKR agar tidak mengganggu ketersediaan pasokan gula di tingkat masyarakat.
Selain itu, Zulhas, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa pemerintah akan membeli gula produksi petani melalui BUMN pangan dan skema kemitraan. Tujuannya adalah untuk memastikan penyerapan gula dilakukan dengan harga acuan yang menguntungkan petani sekaligus menjaga daya saing industri. Dengan demikian, petani tebu dapat mendapatkan kepastian pasar dan harga yang adil.
Penyerapan Gula Petani Melalui Mekanisme Lelang
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa pemerintah melalui Danantara sepakat menggelontorkan dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk menyerap gula petani melalui ID Food. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa penyerapan ini telah ditandatangani.
Ketut menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut terjadi dalam rapat pembahasan program penyerapan gula petani yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, 22 Agustus 2025. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pemerintah akan menyerap gula petani melalui mekanisme lelang yang dikelola oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Harga terendah yang disepakati adalah Rp 14.500 per kilogram.
Komitmen Bersama untuk Menjaga Kestabilan Harga
Baik petani, pedagang, hingga pabrik gula sepakat untuk tidak melakukan transaksi di bawah harga minimal. Selain itu, para pemangku kepentingan juga berkomitmen menghindari praktik “cash back” yang bisa merugikan petani. Langkah ini diambil untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Ketut juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan kualitas gula petani terus meningkat agar sesuai standar mutu. Dengan mekanisme lelang yang transparan serta dukungan penuh dari pemerintah, petani tebu harus merasakan manfaat nyata dari jerih payah mereka.
Manfaat Program Bagi Masyarakat dan Industri
Program penyerapan gula ini diyakini dapat membantu masyarakat mendapatkan pasokan gula yang cukup dengan harga wajar. Ketut menyatakan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh berbagai stakeholder pergulaan nasional. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Pangan, Direktur Ketersediaan Pangan, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Ketua APTRI, Tenaga Ahli Utama KSP, Satgasda Polda Jawa Timur, serta perwakilan pedagang dan petani gula.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi gula yang lebih efisien dan adil. Hal ini akan berdampak positif baik bagi petani maupun masyarakat secara keseluruhan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!