Wamendagri Bima Tekankan Pengelolaan TKD yang Lebih Adil dan Efektif

Pentingnya Pengelolaan Dana Transfer yang Lebih Adil dan Efektif

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih adil, proporsional, dan efektif. Pernyataan ini disampaikan saat ia mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya.

Pertemuan tersebut membahas formula kebijakan transfer dana pusat ke daerah agar lebih tepat sasaran. Bima menyebutkan bahwa sejak 2020, TKD mengalami fluktuasi yang memerlukan kebijakan yang kuat dan terarah. Ia menegaskan bahwa kapasitas fiskal di banyak daerah masih perlu penguatan di berbagai lini. Mayoritas daerah masih bergantung besar pada dana dari pusat.

Menurut Bima, di tingkat provinsi hanya sekitar 10 daerah yang mampu berdiri dengan fiskal kuat tanpa bergantung besar pada dana transfer. Jawa Timur berada di posisi keenam setelah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Sementara di tingkat kabupaten/kota, hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang benar-benar mandiri secara fiskal.

Bima menyarankan agar langkah jangka panjang difokuskan pada pengurangan ketergantungan terhadap pusat, sementara jangka pendek dilakukan perbaikan tata kelola dan tata keuangan. Ia juga menyoroti mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum adil. Banyak daerah terdampak aktivitas eksplorasi namun tidak memperoleh alokasi yang memadai. Selain itu, penyaluran DBH di akhir tahun anggaran membuat realisasi belanja daerah terhambat.

Ia menilai perlu ada pengawasan anggaran yang lebih kuat, integrasi perencanaan antara pusat dan daerah, serta sinergi lintas kementerian agar penyaluran TKD tepat sasaran. Selain mengandalkan transfer pusat, Bima mendorong pemerintah daerah menggali sumber pembiayaan alternatif dari pihak ketiga. Namun, ia mengingatkan agar penyesuaian TKD tidak mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemeliharaan jalan, hingga kebutuhan pokok lain.

“Kami pastikan supervisi berjalan agar pelayanan kebutuhan dasar tidak terganggu, sekaligus mendukung daerah mencari sumber pendanaan alternatif,” tegasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, anggota Komisi II DPR RI, jajaran Forkopimda Jawa Timur, hingga bupati/wali kota se-Jatim. Kehadiran mereka mempertegas komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah demi kemandirian fiskal yang lebih kokoh.

Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan kemampuan manajemen keuangan dan pengelolaan sumber daya lokal. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana daerah. Ketiga, memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana transfer agar lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam merancang kebijakan yang berkelanjutan. Integrasi perencanaan akan memastikan bahwa kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Di sisi lain, sinergi lintas kementerian bisa mempercepat proses penyaluran dana dan menghindari tumpang tindih.

Pemerintah daerah juga diminta untuk terbuka terhadap inovasi dan peluang baru, seperti kerja sama dengan sektor swasta atau lembaga internasional. Hal ini bisa menjadi sumber pendanaan tambahan yang tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat.

Terakhir, perlunya kesadaran kolektif dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan mandiri. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, pengelolaan dana transfer yang lebih adil, dan komitmen bersama, kemandirian fiskal daerah bisa tercapai secara bertahap.