Penetapan Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan atau dikenal dengan nama Noel, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penetapan ini diumumkan pada Jumat, 22 Agustus 2025, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Keputusan ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat, mengingat posisi pejabat yang bersangkutan.
Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, modus pemerasan dilakukan dengan memperlambat, mempersulit, hingga tidak memproses pengajuan sertifikasi K3. Hal ini menyebabkan perusahaan maupun pekerja harus membayar biaya yang jauh lebih tinggi dibanding tarif resmi. "Dari tarif resmi Rp275.000, para pekerja harus membayar hingga Rp6 juta akibat praktik pemerasan," ujar Setyo.
Peran Noel dalam Skandal K3
KPK menegaskan bahwa Noel bukan hanya mengetahui praktik kotor ini, tetapi juga membiarkan dan bahkan meminta bagian dari hasil pemerasan. "Peran IEG itu, dia tahu, membiarkan, bahkan meminta. Artinya seluruh proses pemerasan berlangsung sepengetahuan IEG," tegas Setyo.
Praktik pemerasan diketahui sudah terjadi sejak 2019. Meski Noel baru menjabat sebagai Wamenaker pada Oktober 2024, ia diduga melanjutkan pembiaran tersebut. Bahkan, KPK mengungkap Noel menerima aliran dana sekitar Rp3 miliar hanya dalam dua bulan pertama jabatannya, yakni Desember 2024.
Operasi Tangkap Tangan dan Barang Bukti Mewah
Noel termasuk dalam 14 orang yang diamankan lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 20 Agustus 2025. Dalam operasi itu, penyidik menyita 22 kendaraan bermotor, terdiri dari 15 mobil dan 7 motor, yang digunakan sebagai sarana pencucian uang hasil pemerasan. Beberapa di antaranya merupakan kendaraan mewah, seperti Nissan GTR, BMW, Hyundai Palisade, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep, hingga motor sport Ducati dan Vespa. Seluruh barang bukti kini ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Dampak dan Reaksi Publik
Kasus ini menambah daftar panjang praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan. Sertifikasi K3 yang seharusnya menjamin keselamatan pekerja justru dijadikan ladang pemerasan. Penetapan Noel sebagai tersangka juga menimbulkan sorotan besar publik, karena menyangkut integritas pejabat setingkat wakil menteri.
Banyak pihak mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem sertifikasi K3 dan pengawasan internal di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK berkomitmen menindak tegas semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. "Tidak ada toleransi untuk praktik korupsi, termasuk jika melibatkan pejabat tinggi negara," pungkasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!