Waktunya UMKM Aceh Jadi Pelopor Ekonomi Syariah Adil

Kasus Firly Norachim sebagai Pelajaran Berharga

Kasus yang menimpa Firly Norachim, pemilik usaha Mama Khas Banjar, menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Ia hampir ditahan karena produk makanannya tidak memiliki label kedaluwarsa. Meskipun akhirnya dibebaskan, kasus ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum terhadap UMKM.

Regulasi yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan menciptakan situasi yang tidak seimbang. Di satu sisi, undang-undang melarang pidana, sedangkan di sisi lain hanya memberikan sanksi administratif. Pendekatan yang lebih menghukum daripada memberdayakan juga menjadi masalah utama. Hal ini memperlihatkan perlunya reformasi regulasi agar lebih pro-UMKM.

Aceh, dengan keistimewaannya, memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dalam pemberdayaan UMKM. Tidak hanya menghadapi kompleksitas regulasi nasional, tetapi juga Qanun dan prinsip Syariat Islam. Dengan kekayaan budaya dan nilai-nilai syariah, Aceh bisa menjadi model pemberdayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Syariat Islam sebagai Keuntungan Kompetitif

Aceh tidak mulai dari nol. Ada fondasi hukum yang kuat untuk membangun ekosistem UMKM yang unik. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan penuh untuk mengatur kehidupan bermasyarakat zakat berdasarkan Syariat Islam, termasuk di bidang ekonomi dan usaha. Ini diperkuat oleh berbagai Qanun yang menjadi panduan operasional.

Berbeda dengan daerah lain yang mungkin melihat Syariat sebagai pembatasan, Aceh justru dapat memposisikannya sebagai competitive advantage. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan (‘adl), larangan riba, transparansi, dan tanggung jawab sosial adalah resep sempurna untuk membangun UMKM yang tangguh dan etis.

Dalam konteks kasus Firly, prinsip ihsan (berbuat baik) dan saling menasihati dalam kebaikan (amar ma'ruf nahi munkar) seharusnya lebih didahulukan daripada langsung menjatuhkan sanksi pidana yang mematikan usaha.

Bank Aceh Syariah: Guardian bagi UMKM

Penunjukan Fadhil Ilyas sebagai Dirut Bank Aceh Syariah (BAS) pada September 2025 adalah momentum yang tepat. BAS tidak boleh menjadi bank biasa. Ia harus menjadi guardian atau pelindung bagi UMKM Aceh, mengimplementasikan semangat yang ditunjukkan Menteri Maman dalam kasus Firly.

Strateginya harus konkret:

• Pembiayaan Berbasis Syariah yang Memberdayakan: Alih-alih hanya menawarkan skema jual-beli (murabahah) yang cenderung fixed-profit, BAS harus agresif mengembangkan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Skema ini lebih adil karena bank berbagi risiko dengan pengusaha. Untuk sektor unggulan Aceh seperti kopi, pala, dan hasil laut, skema ini dapat mendorong industrialisasi dari hulu ke hilir.
• Pendampingan Hukum dan Standarisasi: BAS dapat bermitra dengan Dinas Koperasi dan UKM Aceh serta MUI Aceh untuk membuat program pendampingan bagi UMKM. Program ini tidak hanya tentang manajemen keuangan, tetapi juga literasi hukum dan standarisasi halal, termasuk cara pengemasan dan pelabelan yang sesuai UU Pangan dan UU Jaminan Produk Halal. Tujuannya preventif: mencegah terjadinya kasus-kasus seperti yang menimpa Firly Norachim.
• Akses Pasar Digital Syariah: BAS dapat mengembangkan atau mendukung platform e-commerce khusus produk-produk UMKM Aceh yang telah tersertifikasi halal dan memenuhi standar kemasan. Ini akan menerapkan prinsip transparansi (syaff) dan sekaligus membuka pasar yang lebih luas.

Sinergi Segitiga Emas: Pemerintah Aceh, BAS, dan Dayah

Kekuatan Aceh terletak pada kekuatan komunitasnya. Pemberdayaan UMKM harus melibatkan sinergi segitiga emas:

• Pemerintah Aceh: Bertugas membuat regulasi yang protektif dan mempermudah (Qanun Perlindungan UMKM), menyediakan infrastruktur, dan menjadi fasilitator.
• Bank Aceh Syariah: Bertugas sebagai penyedia pembiayaan inklusif dan pendampingan teknis finansial-hukum.
• Pesantren (Dayah) dan Tokoh Adat: Memainkan peran sentral sebagai agent of change yang memberikan pemahaman tentang etika bisnis Islam, membangun kepercayaan, dan menjadi pusat distribusi informasi dan produk UMKM.

Model sinergi seperti ini akan menciptakan ekosistem yang solid, dimana UMKM merasa "dilindungi" dan "diberdayakan", bukan "diawasi" dan "diancam".

Visi Jangka Panjang: Aceh sebagai The Green & Halal Hub of Indonesia

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM Aceh harus visioner, serupa dengan strategi China menjadi "A Leading High-end Manufacturing Superpower". Visi Aceh ke depan adalah menjadi "The Green & Halal Hub of Indonesia".

Visi ini sejalan dengan:

• UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal: Aceh dapat menjadi pusat sertifikasi halal dan produksi produk halal terintegrasi.
• Potensi Ekonomi Hijau (Green Economy): Dengan kekayaan alamnya, UMKM Aceh dapat mengembangkan produk-produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang juga merupakan bagian dari prinsip Islam sebagai khalifah di muka bumi.

Dengan visi ini, pemberdayaan UMKM tidak lagi sekadar tentang meningkatkan penjualan, tetapi tentang membangun sebuah brand nation yang kuat dan diakui secara nasional bahkan internasional.

Menuju Fikih Perlindungan UMKM

Kasus Firly Norachim adalah cambuk. Aceh, dengan keistimewaannya, harus mampu membuat terobosan. Jangan sampai ada pengusaha peuyeum atau kopi gayo di Aceh mengalami nasib serupa karena ketidaktahuan.

Momentum kepemimpinan Fadhil Ilyas di BAS dan semangat dari Kementerian UMKM harus ditangkap dengan baik. Yang dibutuhkan adalah sebuah pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam setiap lini pemberdayaan: dari pembiayaan, produksi, pemasaran, hingga perlindungan hukum.

Aceh perlu merumuskan semacam "Fiqih Perlindungan UMKM" yang menjadi panduan bagi semua aparat dan pelaku usaha.

Fikih ini akan memastikan bahwa semangat keadilan, edukasi, dan pemberdayaan selalu mengalahkan hukuman dan pemaksaan. Dengan demikian, UMKM Aceh tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi teladan nyata bagaimana Syariat Islam mampu menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.