Kritik Terhadap Sikap Bupati Pangandaran terhadap KJA
Tokoh yang terlibat dalam pemekaran Kabupaten Pangandaran, Eka Santosa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Bupati Pangandaran Citra Pitriyami yang dinilai tidak memberikan solusi terkait masalah Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur. Menurut Eka, sebelumnya Bupati sempat mendukung kehadiran KJA, namun kini justru menolak pengembangan lobster melalui sistem ini.
Eka menyatakan bahwa Pemkab Pangandaran seharusnya hadir untuk menyelesaikan permasalahan KJA. Ia menegaskan bahwa PT PBS, mitra Unpad, sudah melakukan komunikasi dan melapor kepada Bupati. Namun, kini Bupati justru menolak kehadiran KJA. Hal ini membuat Eka merasa bahwa Bupati tidak konsisten dalam mengambil keputusan.
"Harusnya pemerintah memberikan solusi terbaik untuk KJA di Pangandaran. Bupati harus mempertimbangkan aspek positif dari berbagai sisi," ujarnya saat berada di Pasir Impun pada Jumat 22 Agustus 2025.
Menurut Eka, sebagai pemerintahan, Bupati seharusnya menjadi contoh dalam komunikasi dengan masyarakat. Ia menyarankan agar Bupati lebih dulu menampung informasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam memberikan ijin KJA di Pangandaran.
"Saya melihat negara tidak hadir dalam menyelesaikan persoalan KJA. Ini terkesan Bupati mencla mencle. Harusnya negara atau Pemkab hadir memberikan solusi terbaik untuk KJA di Pangandaran," tambahnya.
Eka juga menyayangkan kehadiran Mantan Bupati Jeje Wiradinata bersama penggiat pariwisata serta Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, yang merupakan adik ipar Jeje, ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjajaran. Menurut Eka, tuntutan mereka seharusnya disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan ke Unpad.
"Tuntutan mereka salah satunya memindahkan titik KJA. Itu kan salah alamat, seharusnya disampaikan kepada kementerian KKP sebagai pemberi ijin. Rasanya saya sebagai keluarga besar UNPAD merasa kurang enak mendapat perlakuan seperti itu," ujarnya.
Yang lebih mengejutkan lagi, kata Eka, ada pernyataan dari Kepala Dinas Perikanan Pemkab Pangandaran bahwa pihaknya tidak tahu menahu tentang KJA di Pantai Timur. Hal ini membuat Eka bertanya-tanya.
"Kok bisa bilang tidak tahu? Padahal Bupatinya saja sudah bertemu dengan PT PBS. Kalau begitu, atas dasar apa dan perintah siapa atau sepengetahuan Bupati yang bersangkutan datang di UNPAD, kemarin?" tanyanya.
Kritik terhadap Susi Pudjiastuti
Eka juga menyayangkan sikap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang lebih memilih mengeluarkan kata "bodoh" kepada guru besar Unpad ketimbang menggunakan pengalamannya untuk menyelesaikan masalah KJA Pangandaran.
Menurut dia, sebagai mantan Menteri seharusnya Susi cukup berkordinasi dengan mantan anak buahnya di KKP. Jangan justru membuat gaduh persoalan KJA sehingga melebar kemana-mana.
"Urusan KJA ini kan ada di jajaran teknis kementrian sebagai pemberi ijin. Jika memang Ibu Susi tidak suka dan ingin mencabutnya kan cukup menggunakan kapasitasnya. Ibu Susi bisa berbicara langsung ke KKP karena dulunya sebagai Menteri," tuturnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!