TNI Diminta Tinggalkan Wilayah Jayawijaya, Warga Khawatir

Permintaan Masyarakat Distrik Walaik untuk Menarik Aparat TNI Non-Organik

Perwakilan Aliansi Masyarakat Distrik Walaik, Wakol Yelipele, menyampaikan keluhan terkait kehadiran aparat TNI non-organik di wilayah tersebut. Ia menilai penempatan pasukan militer ini tanpa pemberitahuan kepada lima kepala kampung dan kepala distrik, serta tokoh masyarakat setempat.

Yelipele menjelaskan bahwa kehadiran aparat TNI non-organik tidak didasarkan pada situasi darurat atau konflik nyata. Bahkan, mereka menempati lokasi tanah adat tanpa meminta izin atau persetujuan dari pemilik hak ulayat melalui mekanisme dialog yang telah disepakati.

Akibat dari tindakan ini, masyarakat setempat mengalami gangguan psikologis. Keberadaan aparat militer dinilai mempersempit ruang gerak warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Aliansi Masyarakat Distrik Walaik, yang terdiri dari berbagai komponen seperti tokoh adat, tokoh gereja, pemuda, perempuan, serta pemerintah lima kepala kampung dan kepala distrik, menyatakan sikap tegas. Mereka menilai kehadiran aparat TNI non-organik berpotensi mengganggu stabilitas sosial, psikologis, dan kultural masyarakat lokal.

Pernyataan ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk permusuhan terhadap negara atau TNI, tetapi sebagai bentuk pembelaan atas hak-hak masyarakat sipil. Mereka juga menyerukan perlindungan terhadap ruang hidup dan keamanan yang berpihak pada rakyat, bukan pendekatan militeristik.

Pernyataan Sikap yang Disampaikan

Berikut beberapa poin penting dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Distrik Walaik:

1. Mengecam keras mobilisasi aparat militer pada malam hari melalui jalan Welesi-Walaik yang mengganggu masyarakat dalam keadaan beristirahat.
2. Menolak kehadiran aparat TNI Non Organik di Distrik Walaik yang tidak berdasarkan situasi darurat dan tanpa ada konflik nyata.
3. Menolak aparat TNI Non Organik memiliki dan menempati lokasi masyarakat adat tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan oleh pemilik hak ulayat.
4. Menolak keras pembangunan pos TNI di Distrik Walaik selama masyarakat hidup dalam keadaan aman, nyaman, dan damai.
5. Mendesak Dandim 1702 Jayawijaya, Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Panglima TNI untuk segera menarik aparat militer Non Organik yang ada di Distrik Walaik Kampung Walaik.
6. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, DPRD Kabupaten Jayawijaya, DPRP Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan agar tidak berdiam diri dalam situasi kehidupan masyarakat tidak kondusif dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menarik pasukan Non Organik yang ada di Distrik Walaik yang tidak dalam keadaan darurat.
7. Mendesak DPRD Kabupaten Jayawijaya, DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan agar segera melakukan investigasi atas tindakan aparat TNI Non Organik menempati lokasi tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan hak ulayat memiliki suatu tempat karena mereka tidak ingin hidup dalam situasi konflik seperti di daerah lain.
8. Aspirasi secara tertulis sudah disampaikan sejak tanggal 13 Mei 2025 dengan nomor surat: 01/AMDW/V/2025, kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, DPRD Kabupaten Jayawijaya, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Kapolres Jayawijaya serta lembaga terkait, namun hingga kini belum merespon dan menanggapi secara serius.

Momentum Peringatan Kemerdekaan

Dalam momentum usai upacara 17 Agustus 2025, masyarakat Distrik Walaik akan membacakan tuntutan beberapa point pernyataan di atas jika tidak direspons oleh instansi terkait. Jika tidak ada respon, maka wilayah Distrik Walaik akan dikosongkan dan dipindahkan ke distrik terdekat sehingga Distrik Walaik akan diisi oleh aparat TNI.