Tiga Artikel Populer di Tempo: Dari Pemecatan Anggota DPRD hingga Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik
Beberapa artikel yang terbit di kanal nasional Tempo menjadi sorotan utama dari para pembaca pada akhir pekan lalu. Berikut adalah rangkuman tiga berita yang paling diminati.
1. PDIP Pecat Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Setelah Ucapan Mau Rampok Uang Negara
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wahyudin Moridu, resmi dipecat sebagai kader partai setelah membuat pernyataan yang dinilai tidak pantas. Ucapan tersebut muncul dalam sebuah video yang tersebar luas di media sosial.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa sanksi pemecatan terhadap Wahyudin didasarkan pada rekomendasi dari komite etik dan disiplin partai. Termasuk juga permintaan dari DPD PDIP Gorontalo untuk menindak tegas perbuatan anggota tersebut.
"Hari ini DPP PDIP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan," ujar Komarudin dalam pernyataannya.
Setelah pemecatan, status Wahyudin sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo sudah tidak lagi sah. Oleh karena itu, PDIP akan segera melakukan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) terhadapnya.
Sebelumnya, Wahyudin sempat dikritik setelah video berdurasi satu menit lima detik viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia sedang mengemudikan kendaraan di sekitar Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo, dan menyampaikan ucapan yang dianggap merendahkan negara.
Dalam rekaman tersebut, Wahyudin mengatakan bahwa dirinya dan seseorang yang duduk di sampingnya sedang "merampok" uang negara. Ia juga menyebut perempuan tersebut sebagai "hugel", yang berarti selingkuhan.
"Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok saja uang negara ini kan. Kita habiskan saja, biar negara ini semakin miskin," kata Wahyudin dalam video tersebut.
2. Presiden Prabowo Teken Perpres Penetapan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam Perpres tersebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Perpres yang ditandatangani pada 30 Juli 2025 tersebut menyatakan bahwa terwujudnya IKN sebagai Ibu Kota Politik akan dilakukan seiring dengan target penyelesaian pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan area sekitarnya pada 2028.
"Perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke IKN dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya IKN menjadi Ibu Kota politik di tahun 2028," demikian bunyi Perpres tersebut.
Rencana menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik juga dijelaskan melalui proses pemindahan atau penugasan pegawai ASN ke IKN yang mencapai 1.700 hingga 4.100 orang. Selain itu, layanan kota cerdas di kawasan IKN telah mencapai 25 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimujono juga menyampaikan bahwa IKN akan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028. Untuk merealisasikan hal tersebut, Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum telah diperintahkan untuk meninjau ulang desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.
3. Bara JP Jelaskan Arahan Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode
Ketua Dewan Pengawas Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, membenarkan adanya arahan dari mantan presiden Joko Widodo kepada para relawannya untuk mendukung duet Prabowo-Gibran selama dua periode.
Menurut Utje, arahan ini bukanlah hal baru. Pada acara pelantikan pengurus teras Bara JP pada 13 September lalu, Ketua Umum BARA JP Willem Frans Ansanay menyampaikan bahwa Jokowi meminta para relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran memimpin selama dua periode.
"Satu periode dinilai belum maksimal sehingga perlu dua periode," kata Utje menirukan pernyataan Willem.
Bara JP merupakan salah satu kelompok relawan pendukung Jokowi sejak Pilpres 2014. Bersama kelompok lainnya, mereka berhasil memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Bara JP mulai mendukung Prabowo-Gibran setelah Jokowi lengser dari jabatannya pada 20 Oktober 2024. Menurut Utje, dukungan ini didasari oleh tujuan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan berbagai program pemerintahan yang belum selesai. "Sebetulnya sudah sejak dari awal Pilpres kami mendukung dua periode," ujar Utje.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!