Thaksin Bebas dari Tuduhan Pencemaran Nama Baik Raja

Mantan Perdana Menteri Thailand Dibebaskan dari Tuduhan Pencemaran Nama Baik Raja

Pengadilan Kriminal Bangkok pada Jumat, 22 Agustus 2025, mengumumkan bahwa mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, dinyatakan bebas dari tuduhan pencemaran nama baik raja. Putusan ini diambil karena bukti yang diajukan oleh jaksa dinilai tidak cukup untuk mendukung dakwaan tersebut.

Thaksin, yang berusia 76 tahun, tampak tersenyum saat meninggalkan gedung pengadilan setelah putusan dijatuhkan. Ia hanya memberikan pernyataan singkat kepada para wartawan, “Kasus ini telah ditolak.” Sementara itu, pengacaranya, Winyat Chatmontree, juga menyampaikan pernyataan serupa. Menurutnya, pengadilan menolak dakwaan terhadap Thaksin karena bukti yang disajikan tidak memenuhi standar hukum.

Dukungan Massa di Luar Sidang

Putusan pengadilan langsung mendapat sambutan antusias dari ratusan pendukung Thaksin yang berkumpul di luar gedung pengadilan. Mereka sekitar 150 orang dan banyak di antaranya mengenakan kaus merah, warna yang identik dengan Partai Pheu Thai, partai politik yang didirikan oleh Thaksin sendiri.

Salah satu pendukung, Kamol Orahanta, seorang pedagang makanan berusia 66 tahun, menyampaikan pandangan yang sedikit khawatir. “Pengadilan sudah bekerja dengan benar, tapi saya rasa kita belum bisa tenang,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya yakin masih ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya dengan cara lain.”

Tanggapan dari Pejabat Pemerintah

Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menyambut putusan tersebut. Dalam wawancara dengan wartawan, ia menegaskan bahwa keputusan pengadilan tidak akan berdampak pada politik nasional. Namun, ia tetap menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum negara.

Latar Belakang Kasus Lese-Majeste

Kasus ini bermula dari wawancara Thaksin dengan media asing pada tahun 2015. Dalam wawancara tersebut, ia menyentuh isu kudeta militer 2014 yang menggulingkan adiknya, Yingluck Shinawatra, dari jabatan perdana menteri. Pernyataan itu kemudian digunakan sebagai dasar untuk menuntut Thaksin atas dugaan melanggar hukum lese-majeste Thailand, yang melarang kritik terhadap Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya.

Thaksin secara terbuka membantah semua tuduhan tersebut dan menegaskan kesetiaannya kepada raja. Meskipun demikian, kasus ini menjadi salah satu yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir, setelah lebih dari 280 perkara serupa dilaporkan.

Perspektif Aktivis dan Masyarakat

Banyak aktivis menilai aturan lese-majeste sering kali digunakan oleh kelompok konservatif untuk membungkam suara kritik terhadap pemerintah atau monarki. Sebaliknya, kalangan royalis berpendapat bahwa aturan ini penting untuk melindungi monarki dari gangguan eksternal.

Thaksin sebelumnya menghadapi ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Meskipun ia telah pensiun dari politik formal dan hidup dalam pengasingan selama 15 tahun sebelum kembali ke Thailand pada 2023, ia tetap menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Dinasti Shinawatra selama dua dekade terakhir terus berhadapan dengan elit pro-militer dan pro-monarki melalui kudeta, protes, dan perkara pengadilan.

Peran Politik dan Pengaruh

Meski sudah tidak aktif secara langsung dalam politik, Thaksin tetap memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat luas, terutama di kalangan pendukung Partai Pheu Thai. Keputusan pengadilan ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi para pendukungnya, meskipun masih ada keraguan tentang apakah langkah-langkah hukum lainnya akan diambil terhadapnya.