Komitmen Sumsel dalam Pembangunan Berbasis Data
Sumatra Selatan (Sumsel) semakin menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembangunan yang berbasis data. Hal ini terlihat dari penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Penandatanganan ini dilakukan pada Jumat (12/9) dan dihadiri oleh 17 bupati/wali kota se-Sumsel serta perwakilan BPS kabupaten/kota.
Melalui kerja sama ini, Sumsel menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Riau yang secara komprehensif melibatkan seluruh kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa Sumsel konsisten dalam membangun kebijakan berdasarkan data yang akurat, bukan sekadar asumsi.
Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi dasar kerja sama jangka panjang dalam menciptakan Data Terpadu Statistik dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan DTSEN, data sektoral yang selama ini tersebar akan disatukan menjadi satu dashboard pembangunan. Hal ini penting karena selama ini banyak data yang tumpang tindih, seperti data DTKS Kementerian Sosial, data kemiskinan ekstrem dari Bappenas, hingga data sektoral di berbagai lembaga.
“Dengan satu sistem terpadu, kami akan punya arah pembangunan yang lebih jelas,” ujar Herman Deru.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi langkah cepat Sumsel. Menurutnya, kerja sama ini akan memperkuat basis data yang dapat digunakan untuk merancang strategi pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Meski Sumsel memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42 persen dan berkontribusi besar terhadap PDRB Sumatra, tantangan pemerataan masih ada.
“Kerja sama ini penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Amalia.
Amalia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemutakhiran data, termasuk pelaksanaan sensus ekonomi mendatang. Dia berharap seluruh kepala daerah mendukung penuh agenda besar BPS ini.
Kepala Diskominfo Sumsel Rika Efianti menambahkan bahwa kesepakatan ini diharapkan meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dengan BPS dalam mendukung pembangunan berbasis data. “Manfaatnya nyata, baik untuk pemerintah daerah maupun BPS sendiri,” ujarnya.
Acara yang digelar di Griya Agung ini juga dihadiri oleh Kepala BI Sumsel Bambang Pramono dan Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto. Seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel menyatakan dukungan terhadap DTSEN.
Melalui momentum ini, Sumsel menegaskan diri sebagai salah satu daerah pionir dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang berbasis data, transparan, dan akuntabel. Dengan inisiatif ini, Sumsel membuka jalan bagi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!