Perluasan Kegiatan Penyuluhan Antikorupsi di Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki wilayah yang cukup luas, membutuhkan peningkatan kegiatan penyuluhan antikorupsi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat menghadiri acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi Bagi Pemerintah Daerah, Forum Penyuluh Anti Korupsi dan Perpaksinas Provinsi Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Sumarno menyampaikan apresiasi terhadap peran Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah (Kompak Api) yang secara intensif melakukan penyuluhan antikorupsi. Komunitas ini aktif dalam berbagai kegiatan, seperti penyuluhan anti korupsi, sosialisasi penguatan integritas, budaya antikorupsi dan gratifikasi di berbagai lini masyarakat.
Menurutnya, komunitas serupa harus diperbanyak lagi karena provinsi ini memiliki jangkauan yang luas. Diperlukan upaya masif di semua lini, termasuk di sekolah, pemerintah kabupaten/kota, desa, guna menyebarluaskan budaya antikorupsi. Ia menekankan bahwa budaya anti korupsi tidak hanya terbatas pada lingkungan pemerintahan, tetapi juga perlu melibatkan sektor swasta.
Skor Tinggi Survei Penilaian Integritas
Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Sugiarto, menjelaskan bahwa Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena meraih skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang tinggi pada 2024. Provinsi ini mendapatkan skor tertinggi untuk tipe provinsi besar, yaitu 79,5. Skor tersebut juga melampaui indeks integritas nasional 2024 yang mencapai 71,53.
Dengan pencapaian ini, Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya antikorupsi. Hal ini menjadi dasar kuat untuk memperluas kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Peran Forum Perpaksinas
Ketua Forum Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional (Perpakinas), Yudi Ismono, menjelaskan bahwa forum ini mewadahi 46 forum antikorupsi dengan jumlah anggota sebanyak 6.000 penyuluh. Dari jumlah tersebut, 600 orang di antaranya berasal dari Jawa Tengah. Para penyuluh ini telah memiliki sertifikasi yang terakreditasi dan telah mendapatkan pendidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yudi menekankan bahwa Perpaksinas adalah kelompok yang memiliki semangat tinggi untuk memberikan edukasi dan sosialisasi antikorupsi serta mewujudkan semangat antikorupsi dan gratifikasi di berbagai lapisan masyarakat. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan transparansi.
Strategi Masa Depan
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang lebih efektif dan inovatif. Salah satu cara adalah dengan memperbanyak pelatihan dan sertifikasi bagi para penyuluh antikorupsi. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan antikorupsi juga menjadi kunci keberhasilan. Dengan adanya kesadaran kolektif, budaya antikorupsi dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat.
Selain itu, penggunaan teknologi dan media sosial bisa dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi tentang antikorupsi. Dengan demikian, pesan-pesan antikorupsi dapat sampai ke berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan masa depan bangsa.
Dengan langkah-langkah yang sistematis dan kolaboratif, Jawa Tengah dapat menjadi contoh dalam membangun masyarakat yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!