Aksi Warga Pati Minta KPK Tetapkan Bupati sebagai Tersangka
Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi penggalangan dukungan untuk menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. Aksi ini berlangsung selama tiga hari, dimulai dari Senin 25 Agustus 2025.
Aksi yang digelar oleh masyarakat Pati Bersatu ini bertujuan agar KPK mengambil langkah hukum terhadap Bupati Sudewo. Surat desakan tersebut akan dikirimkan ke KPK yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar kasus ini segera ditindaklanjuti dengan tegas.
Pada hari pertama aksi, ribuan warga hadir dan turut menandatangani surat dukungan di Alun-alun Pati sejak pukul 09.00 WIB. Meski jumlah peserta tidak sebanyak aksi sebelumnya pada 13 Agustus 2025, antusiasme warga tetap tinggi. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap isu korupsi yang dinilai merugikan masyarakat.
Selain menandatangani surat, warga juga mengumpulkan donasi untuk biaya pengiriman surat ke KPK. Biaya pengiriman ditanggung secara pribadi oleh para pendukung. Hal ini menunjukkan komitmen warga untuk memastikan surat desakan sampai kepada pihak yang berwenang.
Salah satu warga, Yasit Abdullah dari Desa Sukoharjo, bersama istrinya mengatakan bahwa mereka secara pribadi menyampaikan dukungan agar Bupati Sudewo segera diproses hukum. Mereka merasa bahwa tindakan hukum harus segera dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan.
Aksi ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh warga Pati. Sebelumnya, pada Jumat 22 Agustus 2025, warga juga telah melakukan aksi serupa untuk menuntut kejelasan kasus korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa isu korupsi di daerah ini masih menjadi perhatian utama masyarakat.
Beberapa poin penting yang disampaikan oleh warga dalam aksi ini antara lain:
- Meminta KPK segera menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka.
- Menuntut transparansi dalam proses penyelidikan kasus korupsi.
- Mengingatkan pihak berwenang untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas secara adil.
- Memberikan dukungan moril kepada masyarakat yang terdampak akibat korupsi.
Selain itu, warga juga menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam memantau kebijakan pemerintah daerah. Mereka percaya bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu korupsi di berbagai daerah semakin menjadi sorotan publik. Di Kabupaten Pati, kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api menjadi salah satu yang paling diperhatikan. Dengan aksi-aksi seperti ini, masyarakat berharap bisa memberikan tekanan agar proses hukum berjalan cepat dan adil.
Seiring berjalannya waktu, harapan masyarakat akan keadilan dan transparansi semakin kuat. Mereka berharap KPK dapat segera mengambil langkah tegas dalam kasus ini. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa korupsi tidak akan lagi dianggap sebagai hal yang bisa diabaikan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!